Pembangunan Bali Diselaraskan, Infrastruktur dan Lingkungan Jadi Prioritas Pariwisata Berkelanjutan
Quotation:
“Ini menunjukkan tingginya mobilitas dan aktivitas di Bali, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan,” kata Koster.
Denpasar, SINARTIMUR.co.id — Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali menyepakati penguatan sinkronisasi pembangunan wilayah dengan menempatkan peningkatan infrastruktur, konektivitas, dan pelestarian lingkungan sebagai prioritas utama. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya saing Bali sebagai destinasi wisata internasional sekaligus memastikan keberlanjutan pembangunan di tengah terus meningkatnya mobilitas wisatawan.
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Wilayah Bali yang dipimpin Gubernur Bali Wayan Koster bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (20/7). Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah menteri, pimpinan lembaga, badan usaha milik negara, dan jajaran pemerintah daerah.
Dalam paparannya, Koster menyampaikan bahwa sektor pariwisata Bali terus menunjukkan tren positif. Sepanjang 2025, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai lebih dari 7 juta orang, sedangkan wisatawan domestik sekitar 9,3 juta orang. Total kunjungan wisatawan mencapai sekitar 16,3 juta orang, hampir empat kali lipat dibanding jumlah penduduk Bali yang sekitar 4,5 juta jiwa.
“Ini menunjukkan tingginya mobilitas dan aktivitas di Bali, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan,” kata Koster.
Menurut dia, Bali masih menjadi pintu masuk utama wisatawan asing ke Indonesia dengan kontribusi sekitar 45,8 persen dari total kunjungan nasional. Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara mencapai 1.522 dollar AS per kunjungan sehingga menghasilkan perputaran ekonomi sektor pariwisata yang diperkirakan mencapai Rp176 triliun sepanjang 2025 atau sekitar separuh kontribusi pariwisata nasional.
Kinerja tersebut ikut menopang pertumbuhan ekonomi Bali sebesar 5,82 persen. Selain mencatat tingkat kemiskinan sebesar 3,42 persen atau terendah secara nasional, tingkat pengangguran di Bali juga berada pada angka 1,45 persen dengan pendapatan per kapita masyarakat yang terus meningkat.
Namun, Koster mengingatkan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata juga membawa konsekuensi terhadap meningkatnya tekanan terhadap lingkungan dan infrastruktur. Alih fungsi lahan, meningkatnya volume sampah, ancaman terhadap ketersediaan air bersih, kerusakan ekosistem, hingga kemacetan menjadi tantangan yang harus segera direspons.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi persoalan sosial, seperti pelanggaran hukum oleh wisatawan asing, praktik usaha ilegal, dan gangguan terhadap ketertiban umum.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum sekaligus menjalankan sejumlah program strategis, antara lain pengelolaan sampah berbasis sumber, penyediaan air bersih di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Jembrana, serta penguatan ketahanan energi melalui pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar gas.
Pada sektor infrastruktur, pemerintah daerah mendorong percepatan pembangunan konektivitas darat, laut, dan penyeberangan. Pengembangan jalur logistik laut yang terintegrasi dari lintasan Ketapang-Gilimanuk hingga Karangasem diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama pada masa puncak seperti arus mudik dan balik Lebaran. Pengembangan pelabuhan yang saling terintegrasi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pariwisata.
“Peningkatan kapasitas infrastruktur menjadi kunci menjaga daya saing dan keberlanjutan pariwisata Bali,” ujar Koster.
Sementara itu, AHY menegaskan bahwa pembangunan Bali memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, rapat koordinasi tersebut menjadi titik awal untuk memastikan seluruh program berjalan dalam satu arah kebijakan.
“Kita akan terus mengecek progres melalui rakor lanjutan untuk memastikan semua tetap on track, satu visi, satu rencana, dan satu eksekusi,” kata AHY.
Ia menjelaskan, pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur, konektivitas, serta penataan ruang dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan. Sejumlah kementerian diberikan penugasan sesuai kewenangan masing-masing, mulai dari pengelolaan sampah, perlindungan lahan pangan, penyusunan master plan pariwisata, hingga pengembangan transportasi massal dan layanan water taxi di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar.
Pemerintah juga mendorong penyusunan studi kelayakan transportasi laut pesisir di Bali Selatan, pengembangan sistem transportasi pengumpan (feeder), pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pengembangan kawasan berbasis budaya di Sesetan.
BUMN turut didorong memperkuat konektivitas udara dan laut sekaligus mengintegrasikan ekosistem pariwisata dan aviasi. Sementara itu, pemerintah daerah diminta memperkuat edukasi pengelolaan sampah berbasis sumber, meningkatkan penegakan hukum lingkungan, menyelaraskan tata ruang daerah dengan kebijakan nasional, serta mengendalikan alih fungsi lahan.
AHY menegaskan, pemerintah pusat hadir untuk mendukung kebutuhan pembangunan daerah tanpa mengesampingkan karakteristik dan kearifan lokal Bali.
“Perbedaan pandangan harus bersifat konstruktif demi menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat sinkronisasi program pembangunan lintas kementerian dan Pemerintah Provinsi Bali. Evaluasi berkala akan dilakukan guna memastikan seluruh program berjalan sesuai target dan mendukung pembangunan Bali yang berkelanjutan.
Writer: Francelino
Editor: Francelino
