Parlementaria: FPDIP-Hanura Soroti Target PAD dan Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Buleleng 2026

Quotation:
“Kami meminta penjelasan sampai bulan ini sudah berapa persen realisasi PAD, dan dengan sisa waktu yang terbatas apakah dapat tercapai target peningkatan PAD tersebut,” ucap Turkini.

Singaraja, SINARTIMUR.co.id — Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersama Partai Hanura DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti sejumlah persoalan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026.

Sorotan utama fraksi tersebut mencakup target pendapatan asli daerah (PAD), penurunan belanja daerah, perubahan komposisi pendapatan transfer, hingga potensi serapan anggaran menjelang akhir tahun.

Dalam pemandangan umum yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD Buleleng, Senin (28/9/2026), Fraksi PDIP-Hanura meminta Pemerintah Kabupaten Buleleng memberikan penjelasan mengenai realistisasi PAD hingga saat ini.

Berdasarkan penjelasan Bupati Buleleng pada Jumat (25/9/2026), pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp 2,64 triliun. Angka itu naik Rp 45,06 miliar atau 1,75 persen dibandingkan APBD induk 2026 sebesar Rp 2,60 triliun.

Dari jumlah tersebut, PAD diproyeksikan mencapai Rp 849,11 miliar atau naik Rp 25,62 miliar, setara 3,11 persen, dari APBD induk sebesar Rp 823,48 miliar.

Fraksi PDIP-Hanura mempertanyakan apakah target tersebut masih realistis dicapai dengan waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa kurang dari tiga bulan.
“Kami meminta penjelasan sampai bulan ini sudah berapa persen realisasi PAD, dan dengan sisa waktu yang terbatas apakah dapat tercapai target peningkatan PAD tersebut,” demikian poin pemandangan umum fraksi yang dibacakan Kadek Turkini.

Pendapatan Naik, Belanja Justru Turun

Selain PAD, Fraksi PDI-P-Hanura juga menyoroti komponen pendapatan transfer.
Pendapatan transfer dalam rancangan perubahan APBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp 1,79 triliun, meningkat Rp 19,78 miliar atau 1,11 persen dibandingkan APBD induk sebesar Rp 1,77 triliun.

Namun, fraksi mempertanyakan penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat di tengah peningkatan pendapatan transfer antardaerah.

“Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan yang biasanya trennya meningkat atau minimal sama dalam satu tahun anggaran, tetapi justru pendapatan transfer antar daerah mengalami peningkatan,” tulis fraksi tersebut.
Pertanyaan lain diarahkan pada sisi belanja.

Meskipun pendapatan daerah diproyeksikan meningkat, belanja daerah justru dirancang turun Rp 131,16 miliar atau 4,56 persen. Belanja yang semula Rp 2,87 triliun dalam APBD induk menjadi sekitar Rp 2,74 triliun dalam rancangan perubahan APBD 2026.

Fraksi PDIP-Hanura meminta pemerintah daerah menjelaskan alasan penurunan tersebut. Di sisi lain, fraksi menyatakan mendukung kebijakan efisiensi belanja melalui realokasi program dan kegiatan.

Namun, realokasi tersebut diminta tidak sekadar memangkas anggaran. Fraksi mendorong agar anggaran diarahkan pada program yang dinilai paling prioritas dan produktif serta bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Termasuk di dalamnya program bagi masyarakat miskin, pemenuhan mandatory spending, penanganan dampak inflasi, dan perlindungan sosial hingga akhir 2026.

“Realokasi hendaknya diarahkan untuk program/kegiatan yang sangat prioritas, lebih produktif, bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin,” ujar Turkini, Ketua Fraksi PDIP itu.

Soroti Defisit dan SILPA

Fraksi PDIP-Hanura juga menyoroti struktur defisit dalam rancangan perubahan APBD 2026.

Dengan membandingkan pendapatan dan belanja daerah, terdapat defisit sekitar Rp 96,32 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Fraksi meminta penyusunan APBD ke depan dilakukan lebih cermat agar anggaran yang sudah dialokasikan dapat terserap secara optimal.

Menurut fraksi, SILPA idealnya bukan muncul akibat kegagalan melaksanakan program atau kegiatan, melainkan berasal dari efisiensi anggaran. “Kalaupun terdapat SILPA bukan bersumber dari kegagalan kegiatan tetapi murni dari hasil efisiensi,” tegas mereka.

Minta Antisipasi Bencana di Akhir Tahun

Persoalan lain yang disampaikan adalah kesiapan anggaran menghadapi potensi bencana menjelang akhir tahun.

Fraksi mengingatkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, ketika cuaca ekstrem dapat memicu berbagai persoalan seperti tanah longsor, banjir, dan kerusakan jalan. Karena itu, pemerintah daerah diminta mempertimbangkan kondisi tersebut dalam penyusunan dan pemanfaatan anggaran.

Fraksi menilai fleksibilitas penganggaran untuk menghadapi kondisi darurat perlu menjadi perhatian, sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan Kesehatan bagi Warga Miskin Diminta Dipermudah

Di bidang pembangunan sumber daya manusia, Fraksi PDI-P-Hanura menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, khususnya dalam sektor pendidikan dan kesehatan.

Untuk sektor kesehatan, fraksi secara khusus meminta pelayanan bagi masyarakat miskin dioptimalkan. Mekanisme pelayanan diharapkan lebih mudah, cepat, dan tidak membebani masyarakat yang sedang menghadapi persoalan kesehatan.

“Sehingga masyarakat atau keluarganya yang tertimpa musibah/sakit tidak lagi dibebani dengan hal-hal yang rumit,” kata Turkini, srikandi PDIP Buleleng itu.

Tetap Setujui Pembahasan Dilanjutkan

Meski memberikan sejumlah catatan dan meminta penjelasan pemerintah daerah, Fraksi PDIP bersama Partai Hanura menyatakan sepakat agar pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 dilanjutkan sesuai tahapan persidangan.

Fraksi mendorong agar rancangan tersebut segera dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bersama Partai Hanura menyampaikan sepakat dan mendorong agar pembahasan dilanjutkan pada agenda sidang berikutnya sesuai tahapan,” demikian pernyataan fraksi.

Fraksi juga berharap hubungan legislatif dan eksekutif tetap berjalan selaras, dengan komunikasi yang lebih intensif dan profesional.

Tujuannya, menurut fraksi, adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Writer: Francelino
Editor: Francelino