Parlementaria: DPRD Buleleng Soroti Akurasi Data Desil, Jangan Sampai Bansos Salah Sasaran
Notes;
“Proses pendataan tidak cukup hanya dilakukan sekali. Data harus diperiksa dan diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan kondisi masyarakat.”
Singaraja, SINARTIMUR.co.id – Akurasi data kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan ketepatan penyaluran bantuan sosial. Karena itu, DPRD Kabupaten Buleleng, Bali, mendorong pemutakhiran data secara berkala agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Ini diungkapkan Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, S.M., saat menghadiri sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng di ruang gabungan Komisi DPRD Buleleng, Selasa (20/10/2026).
DPRD Buleleng menilai, perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat harus diikuti dengan pembaruan data. Tanpa pemutakhiran yang memadai, pengelompokan tingkat kesejahteraan atau desil berpotensi tidak lagi mencerminkan kondisi riil masyarakat.
Ngurah Arya menegaskan, ketidakakuratan data juga berisiko menimbulkan kesalahan dalam menentukan penerima manfaat program perlindungan sosial, termasuk program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
“Oleh karena itu, proses pendataan tidak cukup hanya dilakukan sekali. Data harus diperiksa dan diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan kondisi masyarakat,” tegas Ngurah Arya.
Penyaluran bantuan harus transparan
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan melalui fungsi pengawasannya, DPRD Buleleng mendorong agar pendataan dan penyaluran bantuan sosial dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
DPRD juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Dinas Sosial, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan sistem perlindungan sosial berjalan efektif dan berkeadilan.
Maka itu, Keterlibatan pemerintah desa dinilai penting karena pembaruan data perlu mempertimbangkan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat di tingkat lokal.
Dengan demikian, penentuan penerima manfaat diharapkan tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga didukung informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Data akurat menjadi kunci perlindungan sosial
Melalui sosialisasi mengenai pemutakhiran data dan penentuan sasaran penerima manfaat, DPRD Buleleng berharap seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme pendataan.
Data yang akurat diharapkan menjadi landasan bagi pelaksanaan program JKN-KIS dan bantuan sosial lainnya agar lebih tepat sasaran.
Upaya tersebut juga diharapkan dapat meminimalkan kesalahan dalam penetapan penerima manfaat sehingga perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.
Pada akhirnya, kualitas program perlindungan sosial tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh ketepatan data yang menjadi dasar penyalurannya.
Writer: Francelino
Editor: Francelino
