Parlementaria: DPRD Buleleng Soroti RSUD dan Jalan Rusak, Penyakit Ternak Ikut Jadi Perhatian

Notes:
“Dewan meminta agar pelaksanaan proyek tidak sampai mengganggu pelayanan kesehatan, terutama keselamatan dan kenyamanan pasien.”
Singaraja, SINARTIMUR.co.id – Komisi II DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti sejumlah program pembangunan yang dinilai mendesak untuk diperhatikan dalam penyusunan APBD 2027. Mulai dari pembangunan rumah sakit, perbaikan jalan, bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), hingga penguatan sektor pertanian dan peternakan.
Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 bersama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPERKIM) serta Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DISTANKAN), Kamis (19/11/2026), di Ruang Komisi II DPRD Buleleng.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Wayan Masdana, didampingi sejumlah anggota komisi. Pembahasan diarahkan untuk memastikan program dan alokasi anggaran pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Salah satu perhatian utama Komisi II adalah pembangunan dan perbaikan rumah sakit umum daerah (RSUD). Dewan meminta agar pelaksanaan proyek tidak sampai mengganggu pelayanan kesehatan, terutama keselamatan dan kenyamanan pasien.
Selain itu, optimalisasi fungsi RSUD Giri Emas dan RSUD Tangguwisia dinilai penting untuk memperluas akses pelayanan kesehatan sekaligus mengurangi potensi penumpukan pasien di rumah sakit lainnya.
Kemampuan perbaikan jalan hanya 30 kilometer per tahun
Di sektor infrastruktur, Komisi II turut menyoroti kebutuhan perbaikan jalan yang masih menjadi perhatian masyarakat. Dewan meminta DPUPRPERKIM memprioritaskan ruas jalan berdasarkan tingkat kerusakan, urgensi, dan kebutuhan di lapangan.
Dalam rapat tersebut, DPUPRPERKIM menyampaikan bahwa kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan perbaikan jalan berkisar 20–30 kilometer setiap tahun.
Sementara itu, perbaikan sejumlah ruas jalan juga dilakukan melalui program Paket PIWK dengan mengakomodasi usulan pemerintah desa. Namun, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan skala prioritas.
Komisi II juga meminta agar program penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
DPUPRPERKIM memaparkan bahwa penanganan RTLH mencapai 1.217 unit dengan dukungan pendanaan dari APBD hingga pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
Dewan menegaskan, ketepatan sasaran harus menjadi perhatian agar bantuan tersebut tidak sekadar memenuhi target program, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kurang mampu.
Pasar lelang digital didorong tingkatkan PAD
Selain infrastruktur, Komisi II menaruh perhatian pada pengembangan sektor pertanian, ketahanan pangan, perikanan, dan peternakan.
Dalam pembahasan bersama DISTANKAN, dewan menekankan pentingnya alokasi anggaran untuk program produktif yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu program yang mendapat perhatian adalah pembentukan Pasar Lelang Digital Perikanan. Program ini diharapkan dapat memperluas akses pemasaran hasil perikanan, meningkatkan nilai jual produk, serta memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Buleleng.
Di sektor peternakan, Komisi II menyoroti persoalan penyakit hewan ternak yang cenderung berulang setiap tahun.
Dewan menilai upaya pencegahan harus menjadi prioritas dibandingkan hanya mengandalkan penanganan ketika ternak sudah terserang penyakit. Karena itu, dukungan anggaran untuk program pencegahan dinilai perlu diperkuat agar mampu melindungi peternak dari risiko kerugian.
Komisi II juga mendorong keterlibatan generasi muda dalam pengembangan sektor peternakan agar usaha tersebut semakin produktif dan memiliki keberlanjutan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, DISTANKAN menyampaikan bahwa sejumlah program pencegahan penyakit ternak telah dilaksanakan. Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan penguatan, termasuk dari sisi dukungan anggaran.
DISTANKAN juga menyampaikan perlunya dukungan pendanaan untuk merealisasikan Pasar Lelang Digital Perikanan sebagai bagian dari upaya pengembangan sektor perikanan di Buleleng.
Melalui pembahasan Ranperda APBD 2027 tersebut, Komisi II DPRD Buleleng menegaskan akan mengawal program-program prioritas agar alokasi anggaran daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, serta penguatan sektor produktif diharapkan menjadi bagian penting dari arah pembangunan Kabupaten Buleleng pada 2027.
Writer: Francelino
Editor: Francelino



