Quotation:
“Ya pencocokan sesuai dengan sertifikat. Ya, hasilnya sama, tadi pihak BPN sudah pencocokan,” ungkap Panitera Margaritha.
Sudaji, SINARTIMUR.co.id – Acara konstatering yakni pencocokan antara sobjek sengketa dengan putusan/penetapan/perintah pengadilan lahan di Dusun Kaja Kauh, Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Bali, Kamis (12/11/2026) sempat tegang karena sempat diwarnai kulkul bulus yang diinisiasi oleh para termohon.
Ketika tim ukur dari ATR/BPN Kabupaten Buleleng bersama Panitera dari Pengadilan Negeri (PN) Singaraja dan kuasa hukum pemohon, sempat terjadi penyerangan dari kubu termohon, namun dua ratusa personil gabungan dari Polres Buleleng dan Polsek Sawan mampu mengendalikan keributan tersebut, sekaligus menangkap dua orang pelaku otak keributan tersebut. Seorang anggota Polres Buleleng bersama petugas dari PN Singaraja terluka akibat diserang para termohon.
Di bawah pengawalan polisi, Panitera PN Singaraja Yansye Margaritha Adoe langsung memimpin timnya bersama petugas ukur ATR.BPN Kabupaten Buleleng berhasil menyelesaikan pengukuran atau pencocokan.
Penitera Yansye Margaritha Adoe kepada wartawan menengaskan bahwa hasil konstatering sama dengan di sertifikat. “Ya pencocokan sesuai dengan sertifikat. Ya, hasilnya sama, tadi pihak BPN sudah pencocokan,” ungkap Panitera Margaritha.
Terkait dengan pelaksanaan eksekusi, Panitera Margaritha menyatakan dirinya akan menyelesaikan berita acara konstatering terlebih dahulu, kemudian menunggu instruksi dari Ketua PN Singaraja untukmelakukan eksekusi. “Belum pastikan kapan eksekusinya. Karena kami selaku panitera menunggu perintah dari Ketua PN Singaraja,” ucap Panitera Margaritha.
Panitera Margaritha menjelaskan bahwa sebelum dilaksanakan eksekusi akan dilakukan konstatering, agar saat dilakukan eksekusi tidak melakukan kesalahan eksekusi objek. “Eksekusi itu tahap berikutnya, ini proses pencocokan dulu. Sebelum eksekusi kami melaksanakan pencocokan dulu, takutnya pada saat eksekusi kami salah objek, gito,” papar Panitera Margaritha.
Sementara itu Adv Budi Hartawan, SH, CHt, Ci, kuasa hukum Ni Luh Sudarmi, mengaku senang dan puas dengan hasil konstatering ini. Karena menurut keyakinannya ketika memperjuangkan kebenaran pasti akan menang sesuai motto advokat “Berpihak kepada kebenaran, kebenaran pasti menang”.
“Kita beryukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menjalankan kebenaran. Kebenaran itu pasti menang. Kita punya motto di lawyer ‘Berpihak kepada kebenaran, kebenaran pasti menang’. Hari ini kita tunjukkan bahwa itu benar,” ucap Budi Hartawan.
“Ada isu yang menyatakan bahwa sertifikat klien saya, Bu Jero, bukan produk BPN, dibilang palsu dan sebagainya. Jadi, kita membuktikan kebenaran itu dengan hasil yang tadi. Pada saat konstatering kita uji materil terhadap serifikat yang dibilang palsu ini, kemudian dibilang bukan produk BPN, ini tertera disini adalah produk BPN. Pada tahun 2020 klien saya Bu Sudarmi sudah menvalidasi sertifikat yang terbitan terdahulu. Jadi sudah sesuai perintah UU Agraria. Menurut UU Agraria bila sertifikat masih produk lama berhak melakukan validasi. Tadi dilakukan konstatering di empat titik, ternyata objek ini benar, produk BPN, dan tadi yang mengukur bukan orang lain, tetapi BPN yang ukur tadi,” papar Budi Hartawan.
Dengan hasil konstatering itu, maka Budi Hartawan akan segera mengajukan permohonan eksekusi dalam bulan November 2026 ini. “Kami akan segera mengajukan permohonan eksekusi dalam bulan November ini. Dan masalah jadwalnya tergantung pada pihak PN Singaraja,” tegas Budi Hartawan.
Pada kesempatan yang sama Perbekel Sudaji I Made Ngurah Fajar Kurniawan, SE, justru bertentangan dengan keputusan PN Singaraja yang melakukan konstatering hari ini. Ngurah Fajar mengaku tidak pernah diajak koordinasi soal adanya kegiatan hari ini.
“Kita juga terkejut, tidak pernah diajak, tidak pernah diikutsertakan, tiba-tiba disuruh melakukan sebuah keputusan. Di negara ini kita tidak mau dibuat bodoh seperti itu. Harus kejelasan, kejelasan keputusan, kejelasan permasalahan, kan begitu,” protes Ngurah Fajar.
“Kami tadi tidak hadir di lapangan bukan bagaimana, minta waktu untuk koordinasi terutama BPN karena terkait kewenangan tanah dan sertifikat,” tandas Ngurah Fajar lagi.
Ngurah Fajar menilai konstatering hari ini dinilai ada kejanggalan. “Ini kan ada kejanggalan. Harusnya pengukuran dulu, baru adanya keputusan untuk eksekusi. SOP yang saya pertanyakan kejelasannya ke PN. Sebelumnya tidak ada koordinasi, dan tadi saya pertanyakan SOPnya, dijawab SOPnya di lapangan. Itu kan lucu,” tandas Ngurah Fajar.
Kuasa hukum termohon, Komang Mudita, hingga berita ini dipsoting belum memberikan pernyataan atau tanggapan terhadap konstatering yang dilakukan PN berdasarkan permohonan pemohon. Media ini tetap memberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum termohon untuk memberikan tanggapannya.
Pada kesempatan itu Kapolres Buleleng AKBP Ruzi Gusman yang memimpin langsung pengamanan menyatakan bahwa pihaknya menggerahkan 200 personil untuk melakukan pengamanan terhadap konstatering. “Personil kita melakukan pengamanan untuk menjamin keberhasil pelaksanaan kegiatan ini. Ya, sekitar 200 personi. Ini permintaan PN untuk melakukanpengamanan terhadap pengukuran ulang atau konstatering,” ungkap Kapolres Ruzi.
Kapolres Ruzi meminta kepada para pihak untuk menggunakan jalur hukum yang telah disediakan negara dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Konstatering, menurut Kapolres Ruzi justru bermanfaat bagi kedua belah pihak. “Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mendukung sebenarnya, karena data pengukuran inilah yang akan membuat terang antara mereka yang sengketa. Pesan saya, sesuaikan dengan jalur hukum yang ada,” tandasnya.
Writer: Francelino
Editor: Francelino
