Kasus Sadap-gate: Palu Etik Polri Jatuhkan Vonis PTDH, Karier Irjen Ahrie Sonta Tamat
Quotation:
“Berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta yang terungkap selama persidangan, Ahrie dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri,” ucap Kadiv Humas Polri Irjen Johnnya Eddizon Isir..
Jakarta, SINARTIMUR.co.id — Karier Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution di institusi Polri berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap perwira tinggi tersebut setelah dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan itu diambil setelah Majelis KKEP menggelar sidang selama sekitar 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga Selasa (10/11/2026).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, sidang menghadirkan sejumlah saksi yang sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri.
Menurut Isir, berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta yang terungkap selama persidangan, Ahrie dinilai terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri.
Sidang etik tersebut dipimpin Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Rudi Darmoko sebagai ketua tim. Adapun wakil ketua dijabat Irjen Roma Hutajulu.
Sementara itu, anggota Majelis KKEP terdiri dari Irjen Jayadi, Irjen M Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi.
Terseret perkara penyadapan Presiden
Pemecatan Ahrie menjadi perkembangan penting dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri.
Sebelumnya, Ahrie disebut sebagai salah satu dari empat perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Tiga nama lainnya adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kapolri yang kini menjabat Kepala Kantor Staf Presiden, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi.
Penyidik menduga praktik penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo. Sejumlah tokoh politik, menteri, pengusaha, jurnalis, hingga tokoh masyarakat juga disebut menjadi sasaran.
Dugaan penyadapan ilegal itu disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa didasarkan pada kepentingan penegakan hukum yang sah.
Penyidik juga mendalami dugaan upaya penghapusan rekam jejak atau log digital pada Oktober 2026. Tindakan tersebut diduga dilakukan untuk mengaburkan aktivitas penyadapan yang dipersoalkan dalam perkara ini.
Terancam jerat pidana
Selain menghadapi proses etik, para tersangka juga berhadapan dengan proses hukum pidana.
Dalam perkara tersebut, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan, yakni Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan, tiga tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Mabes Polri, sementara perkembangan penanganan terhadap masing-masing pihak perlu dilihat berdasarkan keterangan resmi penyidik.
Kasus ini juga mendapat perhatian Istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyebut dugaan tindak pidana tersebut sebagai bentuk makar. Sejumlah menteri dan anggota DPR turut menyoroti kemungkinan adanya unsur makar dalam perkara tersebut.
Namun, penetapan unsur pidana dan pertanggungjawaban masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan.
Putusan PTDH terhadap Ahrie menandai konsekuensi etik yang dijatuhkan institusi Polri. Di sisi lain, proses pidana perkara dugaan penyadapan ilegal masih menjadi bagian penting yang harus dituntaskan untuk mengungkap siapa saja yang terlibat, bagaimana praktik tersebut berlangsung, serta sejauh mana penyalahgunaan kewenangan terjadi.
Writer: Francelino
Editor: Francelino
