Quotation:
“Posisi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia sekaligus wilayah yang memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana alam menuntut pemerintah menyiapkan sistem pengelolaan risiko secara menyeluruh,” ucap Koster.
Denpasar, SINARTIMUR.co.id – Pemerintah Provinsi Bali mulai memperkuat strategi menghadapi risiko bencana melalui pemanfaatan teknologi berbasis data. Gubernur Bali Wayan Koster mendorong optimalisasi Dashboard ARISE (*Adaptive Regional Integrated System for Fiscal Resilience*) untuk memetakan potensi kerugian ekonomi sekaligus menyiapkan kemampuan keuangan daerah sebelum bencana terjadi.
Bali menjadi daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan sistem ARISE. Instrumen ini dirancang untuk membantu pemerintah daerah menganalisis risiko fiskal akibat bencana sehingga kebijakan pembangunan dan penganggaran dapat disusun lebih adaptif dan terukur.
Hal tersebut disampaikan Koster saat membuka kegiatan *Capacity Building ARISE Dashboard: Strengthening Regional Fiscal Resilience to Disaster Risks* di Aula Gedung Keuangan Negara, Denpasar, Selasa (10/11/2026).
Koster menegaskan, penerapan ARISE tidak boleh berhenti pada seremoni penyerahan sistem. Pemerintah daerah harus memastikan perangkat tersebut benar-benar digunakan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pemutakhiran data secara berkala, dan pemanfaatan sistem secara konsisten.
Kegiatan peningkatan kapasitas tersebut merupakan tindak lanjut dari penyerahan resmi sistem ARISE kepada Pemerintah Provinsi Bali pada 6 Oktober 2026. Melalui pelatihan ini, aparatur pemerintah daerah diharapkan menguasai aspek teknis dan operasional sistem sehingga hasil analisisnya dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan kebijakan.
Menurut Koster, posisi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia sekaligus wilayah yang memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana alam menuntut pemerintah menyiapkan sistem pengelolaan risiko secara menyeluruh.
Kesiapsiagaan bencana, kata dia, tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik dan kemampuan tanggap darurat. Pemerintah juga harus memiliki ketahanan fiskal yang memadai untuk membiayai penanganan dampak bencana tanpa mengorbankan keberlanjutan pembangunan, pelayanan publik, dan aktivitas perekonomian masyarakat.
Melalui Dashboard ARISE, perangkat daerah diharapkan mampu memetakan dan mengukur potensi beban fiskal serta dampak ekonomi akibat bencana. Hasil analisis tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan diintegrasikan ke dalam siklus perencanaan serta penganggaran daerah, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan demikian, pemerintah tidak hanya bergerak setelah bencana terjadi, tetapi juga dapat menyiapkan strategi pembiayaan dan langkah mitigasi sejak dini.
Koster mengatakan, penguatan ketahanan fiskal melalui ARISE sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.
Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru yang berlandaskan kearifan lokal Sad Kerthi.
Dalam konteks tersebut, Koster mengaitkan ketahanan fiskal terhadap risiko bencana dengan nilai Jana Kerthi, Atma Kerthi, dan Jagat Kerthi. Ketiga nilai itu menjadi landasan pembangunan yang mengutamakan keselamatan manusia, keharmonisan kehidupan, serta kelestarian alam.
Perencanaan anggaran yang memperhitungkan risiko bencana diharapkan memberikan perlindungan lebih baik bagi krama Bali dan wisatawan, sekaligus menjamin keberlangsungan pelayanan publik ketika bencana terjadi.
Untuk memastikan implementasi berjalan optimal, Koster secara khusus meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali mengikuti seluruh rangkaian peningkatan kapasitas secara serius.
Materi pelatihan mencakup pemahaman risiko fiskal, praktik langsung penggunaan sistem (*hands-on*), studi kasus, hingga simulasi kelompok. Peserta diharapkan tidak sekadar memahami cara kerja aplikasi, tetapi juga mampu menerjemahkan hasil analisis ARISE ke dalam dokumen perencanaan strategis dan penganggaran perangkat daerah.
Koster turut mengapresiasi dukungan Kementerian Keuangan RI, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Institut Teknologi Bandung (ITB), serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengembangan dan implementasi ARISE di Bali.
**Berpotensi Jadi Model Nasional**
Sementara itu, Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Adriyanto, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Bali sebagai daerah pertama di Indonesia yang mengimplementasikan ARISE.
Dalam pidato utama bertajuk *Strengthening Regional Fiscal Resilience through the Use of ARISE*, Adriyanto mengatakan, penerapan sistem tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong pengelolaan risiko bencana yang lebih terintegrasi, terutama dalam memperkuat kesiapan keuangan daerah.
Menurut dia, implementasi ARISE di Bali dapat menjadi model pembelajaran bagi pemerintah daerah lain di Indonesia. Sebagai destinasi pariwisata dunia, Bali memiliki ketergantungan tinggi terhadap keberlangsungan infrastruktur, keamanan, dan aktivitas ekonomi.
Gangguan akibat bencana berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap sektor pariwisata, perekonomian masyarakat, hingga kemampuan fiskal pemerintah daerah. Karena itu, identifikasi risiko sejak dini menjadi penting agar pemerintah dapat menyiapkan langkah antisipasi secara tepat.
Adriyanto juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pemanfaatan ARISE. Sistem tersebut dikembangkan melalui kerja sama Kementerian Keuangan, ITB, dan UNDRR sebagai instrumen analisis risiko fiskal akibat bencana.
Dalam implementasinya, BPBD memiliki peran strategis dalam menyediakan data dan analisis kebencanaan. Sementara itu, BPKAD berperan dalam perencanaan keuangan, pengalokasian anggaran, serta penyusunan strategi pembiayaan risiko bencana.
Sinergi kedua perangkat daerah tersebut bersama Bappeda dan instansi terkait lainnya diperlukan agar hasil analisis ARISE tidak berhenti sebagai data, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan dan penganggaran.
Melalui peningkatan kapasitas ini, Pemerintah Provinsi Bali diharapkan semakin siap mengintegrasikan analisis risiko bencana ke dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemanfaatan ARISE secara berkelanjutan diharapkan memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
Pada akhirnya, ketahanan daerah terhadap bencana tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyelamatkan masyarakat ketika bencana terjadi, tetapi juga oleh kesiapan pemerintah menyediakan pembiayaan untuk memulihkan kehidupan dan menjaga keberlanjutan pembangunan.
Writer: Francelino
Editor: Francelino
