Koster Dukung Keluarga Integritas, Digitalisasi Pelayanan untuk Persempit Ruang Pungli

Quotation:
“Jika masuknya 10, mari gunakan 8 ke bawah sehingga sisanya bisa kita tabung. Jangan sampai masuknya 10, tetapi penghabisannya melebihi 10. Nanti bingung mencari penutupnya sehingga menimbulkan risiko dan tekanan,” ucap Koster.

Denpasar, SINARTIMUR.co.id — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penguatan integritas, menurut dia, perlu berjalan beriringan dengan pembenahan sistem pelayanan publik, termasuk melalui digitalisasi untuk mempersempit ruang terjadinya pungutan liar.

Hal itu disampaikan Koster saat menghadiri pembukaan Bimbingan Teknis Keluarga Berintegritas yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (16/9/2026).

Kegiatan bertema “Mewujudkan Keluarga Berintegritas melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi” tersebut diikuti para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali bersama pasangan masing-masing. Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo turut hadir dalam kegiatan itu.

Integritas dimulai dari keluarga

Koster menyatakan dukungannya terhadap Program Keluarga Berintegritas yang digagas KPK. Menurut dia, pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan sistem pemerintahan, tetapi juga membutuhkan pembentukan karakter dan integritas sejak dari lingkungan keluarga.

“Keterlibatan keluarga itu sangat penting dan menjadi kunci pembentukan karakter sejak dini. Oleh sebab itu, saya sangat tertarik jika Program Keluarga Berintegritas ditanamkan oleh semua pihak. Tidak hanya di sektor pegawai negeri dan swasta, tetapi semua kalangan juga wajib terlibat. Mari kita mulai dari diri kita sendiri,” kata Koster.

Menurut Koster, keluarga juga berperan dalam membentuk pola hidup yang sehat dan bertanggung jawab, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Pengeluaran yang disesuaikan dengan kemampuan dinilai penting agar anggota keluarga tidak menghadapi tekanan ekonomi yang dapat membuka celah terhadap perilaku menyimpang.

“Jika masuknya 10, mari gunakan 8 ke bawah sehingga sisanya bisa kita tabung. Jangan sampai masuknya 10, tetapi penghabisannya melebihi 10. Nanti bingung mencari penutupnya sehingga menimbulkan risiko dan tekanan,” ujarnya.

Digitalisasi pelayanan

Di lingkungan pemerintahan, Koster mengatakan Pemprov Bali terus mendorong tata kelola yang bersih, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Salah satu langkah yang dilakukan ialah reformasi birokrasi melalui penyederhanaan struktur pemerintahan. Jumlah perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali dikurangi dari 49 menjadi 38.

Pengisian jabatan, lanjut Koster, dilakukan dengan menerapkan sistem merit yang mempertimbangkan kompetensi, prestasi, serta persyaratan administrasi.

“Pengisian jabatannya dilakukan dengan sistem merit, jadi betul-betul berdasarkan prestasi, kelengkapan administrasi, dan murni tanpa adanya sistem bayar-membayar,” katanya.

Selain itu, Pemprov Bali mendorong pelayanan publik berbasis digital. Digitalisasi diharapkan dapat mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menjadi ruang terjadinya penyimpangan, sekaligus meningkatkan efektivitas dan transparansi pelayanan.

Namun, Koster mengingatkan bahwa pembenahan sistem tidak akan cukup tanpa integritas aparatur yang menjalankannya.

“Sebaik apa pun sistem digital yang kita miliki, apabila oknumnya kurang berintegritas, semua akan menjadi sia-sia. Karena itulah pentingnya peran serta keluarga dalam melakukan kontrol terhadap pasangannya, terlebih jika memiliki jabatan,” tegasnya.

Keluarga sebagai benteng integritas

Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo mengatakan keluarga merupakan lingkungan pertama dalam penanaman nilai-nilai antikorupsi. Nilai tersebut antara lain kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, moral, dan etika.

Ibnu menekankan pentingnya pola hidup sederhana dalam membangun keluarga berintegritas. Anggota keluarga diharapkan menjalani kehidupan sesuai kemampuan dan penghasilan yang sah serta tidak menjadikan gaya hidup dan kemewahan sebagai tuntutan.

Keluarga, kata dia, memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter, nilai, dan perilaku seseorang. Dari keluarga, seseorang pertama kali belajar mengenai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas.

Karena itu, keluarga dapat menjadi benteng integritas sekaligus berpotensi menjadi sumber tekanan apabila nilai-nilai tersebut tidak dijaga. Setiap anggota keluarga diharapkan saling mengingatkan dan tidak memberikan tuntutan yang dapat mendorong terjadinya penyimpangan.

Trisula pemberantasan korupsi

Dalam pemberantasan korupsi, KPK menjalankan strategi yang dikenal sebagai Trisula Pemberantasan Korupsi, yakni pendidikan masyarakat, pencegahan, dan penindakan.

Pendidikan masyarakat diarahkan untuk membangun budaya antikorupsi. Pencegahan dilakukan dengan menutup celah korupsi melalui perbaikan sistem dan tata kelola, sedangkan penindakan mencakup proses penegakan hukum hingga pemulihan aset negara.

Program Keluarga Berintegritas menjadi bagian dari strategi pendidikan masyarakat dengan menempatkan keluarga sebagai fondasi pencegahan korupsi.

Dalam kegiatan tersebut juga dipaparkan data penanganan tindak pidana korupsi. Hingga April 2026, tercatat 1.996 pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan profesi atau jabatan sejak 2004.

Pada periode 2004 hingga April 2026, tercatat 1.820 kasus berdasarkan instansi dan 1.827 kasus berdasarkan modus tindak pidana korupsi.

Koster berharap kolaborasi Pemprov Bali dan KPK melalui Program Keluarga Berintegritas dapat memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan, keluarga, dan masyarakat.

Menurut dia, penguatan sistem pemerintahan perlu berjalan beriringan dengan penguatan integritas individu agar upaya pencegahan korupsi dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Writer: Francelino
Editor: Francelino