Purbaya Dicopot, Disiplin Fiskal Dikorbankan? Ketika APBN Terancam Tunduk pada Ego Istana

Oleh: Francelino Xavier Ximenes Freitas
-Pemred SINARTIMUR.co.id
-Ketua SMSI Kabupaten Buleleng
-Alumni San Diego State University (SDSU) San Diego, California, USA

PENCOPOTAN PURBAYA YUDHI SADEWA dari jabatan Menteri Keungan (Menkeu) RI tidak kalah dahsyat dari letusan Gunung Anak Krakatau. Bangsa Indonesia terutama dunia bisnis geger dengan kabar pencopotan itu.

Betapa tidak? Ada sesuatu yang jauh lebih serius daripada sekadar pergantian Menteri Keuangan di balik pencopotan Purbaya.

Yang dipertaruhkan bukan kursi seorang pejabat. Bukan pula sekadar siapa yang duduk di ruang Menteri Keuangan. Yang dipertaruhkan adalah seberapa kuat seorang penjaga APBN diperbolehkan mengatakan “tidak” kepada Presiden Prabowo Subianto.

Jika seorang Menteri Keuangan harus kehilangan jabatan karena terlalu keras mempertahankan kalkulasi fiskal, maka pesan yang sampai kepada birokrasi dan pasar sangat berbahaya: di negeri ini, angka bisa dikalahkan oleh kehendak politik.

Dan apabila itu benar yang sedang terjadi, maka pencopotan Purbaya bukan hanya kerugian bagi Kabinet Merah Putih. Ini adalah alarm bagi masa depan pengelolaan keuangan negara.

Menteri Keuangan bukan Bendahara Istana

Ada kekeliruan mendasar jika Menteri Keuangan diperlakukan sekadar sebagai bendahara presiden. Menteri Keuangan bukan petugas yang tugas utamanya mencari uang untuk kemudian membiayai seluruh keinginan politik pemerintah. Ia adalah penjaga disiplin fiskal. Ia harus memastikan bahwa ambisi politik pemerintah masih masuk akal ketika diterjemahkan ke dalam angka-angka APBN.

Presiden Boleh Memiliki Visi Besar.

Presiden boleh mengejar pertumbuhan tinggi. Presiden boleh menjanjikan berbagai program kepada rakyat. Tetapi semua itu harus berhadapan dengan satu kenyataan sederhana: negara tidak memiliki uang yang tidak terbatas.

Pajak ada batasnya. Penerimaan negara ada batasnya. Defisit memiliki konsekuensi. Utang mempunyai biaya. Bunga utang harus dibayar. Dan setiap rupiah yang digunakan untuk satu program berarti ada program lain yang mungkin harus dikurangi.

Karena itu, Menteri Keuangan yang baik bukanlah menteri yang paling cepat mengiyakan keinginan presiden.

Menteri Keuangan yang baik adalah menteri yang berani berkata: “Presiden, angka-angkanya tidak memungkinkan.”

Kalau berbeda pendapat berarti harus pergi, siapa yang berani berkata tidak? Di sinilah persoalan Purbaya menjadi penting. Jika alasan pencopotannya ternyata berkaitan dengan perbedaan pandangan mengenai kebijakan fiskal, maka publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang.

Bukan penjelasan administratif. Bukan sekadar “penyegaran kabinet”. Yang dibutuhkan adalah penjelasan mengenai substansinya. Apa yang sebenarnya diperdebatkan? Apakah terdapat perbedaan pandangan mengenai defisit?Apakah terdapat perbedaan mengenai pembiayaan program pemerintah? Apakah terdapat perbedaan mengenai pengelolaan utang? Apakah terdapat perbedaan mengenai prioritas belanja negara? Atau jangan-jangan masalahnya jauh lebih sederhana sekaligus lebih berbahaya: seorang teknokrat terlalu sering mengatakan “tidak” kepada kehendak politik Istana?

Jika yang terakhir yang terjadi, maka persoalannya bukan lagi Purbaya.
Persoalannya adalah budaya kekuasaan.

Sebab jika seorang menteri tahu bahwa mempertahankan pendapat profesional dapat berujung pada pencopotan, maka menteri berikutnya akan belajar satu hal: lebih aman menyenangkan atasan daripada menyampaikan kebenaran.
Itulah awal dari rusaknya checks and balances di dalam pemerintahan.

Suahasil Jangan Sampai Hanya Menjadi Pelaksana

Suahasil Nazara tentu memiliki pengalaman dan kapasitas sebagai teknokrat. Karena itu, persoalan bukan apakah ia mampu membaca APBN atau memahami kebijakan fiskal.

Persoalannya adalah apakah ia memiliki ruang untuk menggunakan keahlian tersebut secara independen dan kritis.

Sebab seorang Menteri Keuangan dapat memiliki kemampuan ekonomi luar biasa, tetapi menjadi tidak berdaya jika setiap keputusan fiskal telah ditentukan oleh kepentingan politik sebelum kalkulasi teknokratis selesai dilakukan.

Jika demikian, Menteri Keuangan hanya akan menjadi administrator dari keputusan yang sudah dibuat. Dan itu berbahaya.

Indonesia tidak membutuhkan Menteri Keuangan yang sekadar pintar mengatur angka setelah keputusan politik dibuat. Indonesia membutuhkan Menteri Keuangan yang hadir sebelum keputusan dibuat dan berani mengatakan apakah keputusan tersebut sehat atau tidak bagi APBN.

Suahasil akan diuji bukan ketika ia menyampaikan kabar baik kepada Presiden. Ia justru akan diuji ketika harus menyampaikan kabar buruk. Ketika penerimaan negara meleset. Ketika belanja terlalu besar. Ketika defisit mulai mengkhawatirkan.Ketika program pemerintah membutuhkan biaya yang tidak kecil. Dan terutama ketika Presiden menghendaki sesuatu yang secara fiskal sulit dipertanggungjawabkan.

Pada saat itulah publik akan melihat: apakah Menteri Keuangan benar-benar Menteri Keuangan Republik Indonesia, atau sekadar Menteri Keuangan Presiden?

Jangan Ubah APBN Menjadi Alat Pembuktian Ego Politik

Presiden Prabowo mempunyai mandat politik yang besar. Tetapi mandat politik tidak boleh berubah menjadi keyakinan bahwa semua gagasan presiden harus terlaksana tanpa koreksi.

Justru presiden yang kuat adalah presiden yang mampu menerima kritik dari bawahannya. Presiden yang kuat tidak membutuhkan menteri yang selalu setuju. Presiden yang kuat membutuhkan menteri yang berani mengatakan bahwa sebuah kebijakan keliru sebelum kesalahan tersebut menjadi beban rakyat.

Karena itu, istilah “ego presiden” memang perlu ditempatkan sebagai kritik politik, bukan sebagai kesimpulan faktual mengenai motif pribadi Presiden Prabowo.

Namun kritik tersebut menjadi sah ketika muncul kekhawatiran bahwa perbedaan pandangan dengan presiden justru dapat berujung pada tersingkirnya pejabat yang menjalankan fungsi kontrol.

Sebab kekuasaan yang tidak terbiasa mendengar kata “tidak” pada akhirnya akan kehilangan alarmnya sendiri.

Dan negara yang kehilangan alarm fiskal sedang berjalan menuju bahaya. Kabinet Merah Putih membutuhkan rem sekaligus navigator, bukan hanya gas. ***