Bandara Bali Utara, Bupati Sutjidra: “Keputusan Kembali di Tangan Pemerintah Pusat”
Quotation:
“Pemprov dan Pemkab sudah sepakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan transportasi. Selanjutnya akan ada evaluasi dan komunikasi lanjutan. Pak Gubernur Bali juga sudah siap untuk itu,” kata Sutjidra.
Singaraja, SINARTIMUR.co.id — Rencana pembangunan Bandara Bali Utara atau Bandara Buleleng kembali menjadi perhatian. Pemerintah Kabupaten Buleleng menyatakan pembahasan mengenai proyek tersebut telah dilakukan bersama pemerintah pusat. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.
Perbincangan mengenai proyek bandara kembali mengemuka setelah Paiketan Puri-Puri Sejebag Bali bersama sejumlah raja dan sultan dari berbagai daerah di Indonesia menyampaikan aspirasi pembangunan Bandara Bali Utara kepada Kepala Staf Kepresidenan di Jakarta, Jumat (17/7). Pemerintah Kabupaten Buleleng mengaku tidak terlibat dalam pertemuan tersebut dan baru mengetahui agenda itu melalui pemberitaan media.
Meski demikian, Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra mengungkapkan, sebelumnya telah berlangsung rapat yang membahas rencana pembangunan Bandara Bali Utara. Pertemuan itu melibatkan Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Buleleng, serta Kementerian Perhubungan.
Menurut Sutjidra, rapat tersebut dihadiri langsung Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Pertemuan berlangsung di Bali pada Kamis (9/7), bertepatan dengan kunjungan kerja Menteri Perhubungan ke Buleleng.
Meski pembahasan telah dilakukan, Sutjidra mengatakan belum ada keputusan mengenai lokasi pembangunan bandara, termasuk apakah akan dibangun di wilayah Buleleng bagian barat atau timur maupun konsep pengembangannya.
“Pemprov dan Pemkab sudah sepakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan transportasi. Selanjutnya akan ada evaluasi dan komunikasi lanjutan. Pak Gubernur Bali juga sudah siap untuk itu,” kata Sutjidra, Minggu (19/7/2026).
Ia menambahkan, Kementerian Perhubungan memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung sebelum pembangunan bandara direalisasikan. Berdasarkan kajian kementerian, salah satu kebutuhan utama ialah peningkatan akses transportasi, termasuk pelebaran jalur pantai utara Bali dari Gilimanuk hingga Karangasem serta pengembangan konektivitas dari Gilimanuk ke wilayah selatan Bali. Kajian tersebut juga membuka kemungkinan pembangunan jalan tol.
Menurut Sutjidra, peningkatan akses menjadi penting karena hasil kajian menunjukkan waktu tempuh antarbadara idealnya tidak melebihi dua jam. Ia mengimbau masyarakat menunggu keputusan resmi pemerintah pusat dan tidak mudah terpengaruh berbagai spekulasi mengenai kelanjutan proyek tersebut.
“Untuk masyarakat Buleleng, pemerintah daerah tentu terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Selama belum ada keputusan resmi, kami berharap masyarakat bersabar dan tidak mudah tergiring oleh opini-opini yang dapat menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Sutjidra.
Writer: Francelino
Editor: Francelino
