Quotation:
”Bali membutuhkan kolaborasi dengan investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi tersebut,” kata Koster.
Nusa Dua, SINARTIMUR.co.id — Pemerintah Provinsi Bali menjadikan aksi iklim sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. Kebijakan tersebut tidak semata diarahkan untuk merespons perubahan iklim, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan alam, kebudayaan, dan kesejahteraan masyarakat sekaligus membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru berbasis ekonomi hijau.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan hal tersebut dalam Indonesia Carbon and Biodiversity Summit 2026 di Hotel Westin Resort, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (8/9). Dalam kesempatan itu, Koster memaparkan materi bertajuk ”Aksi Iklim Bali: Regulasi, Implementasi, dan Peluang Kolaborasi”.
Menurut Koster, arah pembangunan tersebut berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Filosofi itu menjadi pijakan untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta seluruh isinya guna mewujudkan kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia, baik secara niskala maupun sekala.
Dalam kerangka itu, aksi iklim Bali dibangun melalui keseimbangan tiga unsur yang saling berkaitan, yakni Manusia Bali, Alam Bali, dan Kebudayaan Bali. Ketiganya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan.
”Manusia Bali diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan yang berkelanjutan. Alam Bali dijaga melalui perlindungan hutan, ekosistem pesisir, mangrove, padang lamun, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Sementara Kebudayaan Bali menjadi fondasi nilai, tradisi, dan kearifan lokal dalam menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam,” ujar Koster.
Modal ekonomi hijau
Koster mengatakan, Bali kini memiliki sejumlah aset iklim yang nyata. Aset tersebut dinilai dapat menjadi modal untuk mengembangkan ekonomi hijau sekaligus memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati.
Di sektor energi terbarukan, misalnya, Bali telah memiliki sekitar 45 megawatt peak (MWp) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpasang. Selain itu, terdapat 17.225 kendaraan listrik roda dua dan roda empat serta 302 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.
Potensi lain terdapat pada sektor karbon biru atau blue carbon. Bali memiliki sekitar 2.330 hektar kawasan mangrove, dengan 88 persen di antaranya masuk kategori lebat. Bali juga memiliki sekitar 1.307 hektar padang lamun.
Menurut Koster, aset tersebut berpeluang dikembangkan menjadi blue carbon credit dengan tetap memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Potensi serupa terdapat pada sektor pertanian. Sekitar 52.909 hektar sawah di Bali telah menerapkan sistem pertanian organik atau sekitar 82 persen dari total luas sawah. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal untuk pengembangan soil carbon dan biodiversity credits.
Sementara itu, di sektor kehutanan, Bali memiliki sekitar 131.171 hektar kawasan hutan. Luasan tersebut antara lain terdiri dari sekitar 96.688 hektar hutan lindung dan 26.396 hektar kawasan konservasi.
Aset kehutanan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus meningkatkan fungsi ekosistem dalam menyerap karbon.
Koster menegaskan, berbagai aset itu tidak boleh dipandang semata sebagai angka atau potensi ekologis. Dengan tata kelola yang tepat, aset tersebut dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat.
Namun, pengembangannya harus dilakukan secara hati-hati dan transparan, dengan tata kelola yang baik serta tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.
Tiga peluang kolaborasi
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali membuka tiga peluang kolaborasi karbon yang dinilai memiliki prospek untuk dikembangkan menjadi proyek yang layak secara ekonomi (bankable).
Ketiganya adalah blue carbon melalui pengembangan mangrove dan padang lamun, solar energy melalui pembangunan PLTS skala besar, serta agricultural carbon melalui pengembangan pertanian organik dan soil carbon.
Khusus untuk PLTS skala besar, Bali membuka peluang pengembangan dengan target tahap pertama sekitar 300 MWp. Kapasitas itu selanjutnya dapat dikembangkan hingga 700–1.200 MWp.
Pengembangan energi surya tersebut diarahkan tidak hanya untuk mendukung transisi energi, tetapi juga membuka peluang penerbitan renewable energy certificate dan carbon credit.
”Bali membutuhkan kolaborasi dengan investor, pengembang proyek, lembaga standar internasional, akademisi, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan potensi tersebut,” kata Koster.
Meski demikian, Koster menekankan, seluruh bentuk kolaborasi harus tetap berada dalam kerangka regulasi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali. Hal itu diperlukan untuk memberikan kepastian, melindungi kepentingan masyarakat, dan memastikan manfaat ekonomi dari pengembangan karbon dapat kembali kepada Bali.
Dengan pendekatan tersebut, aksi iklim Bali tidak berhenti pada upaya mengurangi emisi. Kebijakan itu sekaligus diarahkan untuk menciptakan peluang ekonomi baru, memperkuat ketahanan lingkungan, menjaga keanekaragaman hayati, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
”Bali ingin menunjukkan bahwa menjaga alam bukan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Justru dengan menjaga alam, kita membangun sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Koster.
Ia menegaskan, pembangunan Bali ke depan harus tetap berpijak pada ekonomi hijau, keberlanjutan, serta keseimbangan hubungan antara manusia dan alam.
Dengan demikian, Nangun Sat Kerthi Loka Bali tidak hanya menjadi filosofi pembangunan, tetapi juga menjadi landasan untuk membangun Bali yang hijau, mandiri, berkelanjutan, dan memiliki daya saing global.
Bali dinilai punya modal kuat
Chairman Indonesia Carbon Credit and Biodiversity Alliance (ICCBA) Rob Raffael Kardinal mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Bali yang dinilai telah membangun fondasi kebijakan sekaligus memiliki berbagai aset nyata untuk dikembangkan dalam ekosistem karbon dan keanekaragaman hayati.
Menurut Rob, Bali memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu contoh pengembangan ekonomi berbasis karbon dan biodiversitas yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.
Mangrove, padang lamun, pertanian organik, energi terbarukan, dan kawasan hutan dapat dikembangkan melalui kolaborasi multipihak dengan tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat.
”Bali memiliki sesuatu yang sangat kuat, yaitu kombinasi antara alam, budaya, kebijakan, dan masyarakat. Ini menjadi modal penting untuk membangun ekosistem karbon dan biodiversitas yang kredibel,” ujar Rob.
Ia menilai Bali bukan hanya berpotensi menghasilkan carbon credit, tetapi juga dapat menjadi contoh pengembangan carbon credit dan biodiversity credit yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Rob, kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, investor, lembaga standar, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk mengubah potensi tersebut menjadi proyek konkret, terukur, dan memenuhi standar yang dapat diterima secara internasional.
”Kami siap mendorong kolaborasi dan mempertemukan Bali dengan berbagai mitra strategis, baik nasional maupun internasional. Harapannya, apa yang dikembangkan di Bali dapat menjadi model yang tidak hanya bermanfaat bagi Bali dan Indonesia, tetapi juga dapat direplikasi di berbagai wilayah dan negara lain,” kata Rob.
Writer: Francelino
Editor: Francelino
