Quotation:
“Efisiensi tidak boleh hanya diukur dari berkurangnya jumlah anggaran, tetapi harus dilihat dari hubungan antara anggaran yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh masyarakat,” kritik Suarsana.
Singaraja, SINARTIMUR.co.id — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Buleleng mempertanyakan sejumlah perubahan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2026.
Sorotan itu disampaikan Fraksi Golkar dalam pandangan umum pada rapat paripurna DPRD Buleleng, Senin (28/9/2026).
Fraksi Golkar menilai perubahan APBD tidak boleh berhenti pada pergeseran angka dalam dokumen anggaran. Setiap perubahan, kata mereka, harus dapat dijelaskan secara terukur dan dipastikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah rancangan pendapatan daerah yang mencapai sekitar Rp 2,64 triliun, atau meningkat sekitar Rp 42,31 miliar (1,63 persen) dibandingkan APBD induk sebesar sekitar Rp 2,60 triliun.
Kenaikan tersebut berasal antara lain dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 13,28 miliar dan pendapatan transfer sekitar Rp 29,03 miliar. Namun, kenaikan PAD justru menjadi salah satu titik yang diminta untuk dijelaskan lebih rinci oleh pemerintah daerah. Fraksi Golkar meminta Pemkab Buleleng membuka sektor pajak dan retribusi yang menjadi penyumbang terbesar kenaikan PAD.
“Pemerintah daerah perlu menjelaskan secara lebih terukur,” demikian salah satu poin pandangan umum Fraksi Golkar.
Pertanyaan yang diajukan tidak berhenti pada sumber kenaikan. Fraksi Golkar juga meminta penjelasan apakah peningkatan PAD terjadi karena aktivitas ekonomi masyarakat meningkat, optimalisasi pemungutan, kepatuhan wajib pajak, atau perubahan kebijakan.
Mereka juga mempertanyakan strategi pemerintah agar peningkatan PAD tidak justru membebani masyarakat secara tidak proporsional.
Menurut Fraksi Golkar, peningkatan pendapatan semestinya lebih banyak dilakukan melalui optimalisasi potensi yang sudah tersedia, perbaikan pelayanan, digitalisasi pemungutan, pengawasan dan peningkatan kepatuhan, bukan sekadar menambah beban masyarakat.
Belanja Turun Rp 134 Miliar
Di sisi lain, Fraksi Golkar menyoroti penurunan belanja daerah. Dalam Ranperda Perubahan APBD 2026, belanja daerah dirancang sekitar Rp 2,73 triliun, turun sekitar Rp 134,24 miliar atau 4,67 persen dibandingkan APBD induk sekitar Rp 2,87 triliun. Penurunan tersebut dinilai perlu dijelaskan secara terbuka.
Fraksi Golkar meminta pemerintah merinci program, kegiatan, dan subkegiatan yang anggarannya dipangkas, sekaligus menjelaskan alasan di balik pengurangan tersebut.
Mereka mempertanyakan apakah pengurangan anggaran terjadi karena target kegiatan telah tercapai, efisiensi, kegiatan tidak dapat dilaksanakan, perubahan kebijakan, keterbatasan pendapatan, atau faktor lainnya.
Bagi Fraksi Golkar, pertanyaan tersebut penting karena efisiensi anggaran jangan sampai berujung pada penurunan kualitas pelayanan publik.
“Efisiensi tidak boleh hanya diukur dari berkurangnya jumlah anggaran, tetapi harus dilihat dari hubungan antara anggaran yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh masyarakat,” demikian pandangan Fraksi Golkar.
Defisit Rp 96,32 Miliar
Sorotan berikutnya menyangkut defisit anggaran. Fraksi Golkar mencermati Perubahan APBD 2026 mengalami defisit sekitar Rp 96,32 miliar. Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah dengan penerimaan pembiayaan sekitar Rp 96,32 miliar. Sementara itu, tidak terdapat pengeluaran pembiayaan yang direncanakan dalam perubahan APBD tersebut.
Fraksi Golkar meminta pemerintah memberikan penjelasan transparan mengenai sumber pembiayaan, dasar perhitungannya, serta keterkaitannya dengan realisasi APBD 2026.
Menurut mereka, pembiayaan daerah harus dikelola secara hati-hati dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal daerah.
Realisasi Anggaran Jangan Sekadar Jadi Masalah Administrasi
Fraksi Golkar juga menyoroti realisasi APBD hingga semester pertama 2026. Jika terdapat anggaran kegiatan yang tidak terealisasi secara optimal, pemerintah diminta menjelaskan penyebabnya secara terbuka. Termasuk jika keterlambatan disebabkan persoalan administrasi, proses pengadaan, kesiapan dokumen, persoalan teknis maupun kendala sistem informasi pemerintahan.
Fraksi Golkar mengingatkan rendahnya realisasi anggaran tidak semata-mata persoalan administratif. Sebab, menurut mereka, rendahnya realisasi dapat berarti manfaat pembangunan yang seharusnya diterima masyarakat ikut tertunda.
Karena itu, pemerintah diminta melakukan percepatan dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hibah dan Bansos Ikut Disorot
Pengelolaan hibah dan bantuan sosial juga masuk dalam daftar perhatian Fraksi Golkar. Mereka meminta Pemkab Buleleng meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian hibah dan bansos. Setiap pemberian harus memenuhi persyaratan, prosedur, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fraksi Golkar juga meminta evaluasi terhadap usulan hibah yang sudah dianggarkan tetapi tidak dapat direalisasikan. Jika persoalan muncul karena kendala administratif atau sistem, calon penerima harus mendapatkan informasi yang jelas mengenai alasan dan mekanisme penyelesaiannya.
DPRD Diminta Tak Sekadar Membahas Angka
Pada akhirnya, Fraksi Golkar menegaskan pembahasan Perubahan APBD merupakan bagian dari fungsi anggaran dan pengawasan DPRD. Karena itu, DPRD dinilai perlu mendapatkan informasi yang cukup mengenai perubahan target pendapatan, perubahan belanja, pergeseran anggaran, realisasi program, hingga konsekuensi fiskal dari setiap perubahan.
Fraksi Golkar berharap seluruh perangkat daerah memberikan data dan penjelasan secara terbuka agar pembahasan Ranperda Perubahan APBD dapat berlangsung secara objektif, terukur dan bertanggung jawab.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar menyebut tiga prinsip yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, yakni meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta memastikan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Buleleng.
Pandangan umum tersebut disampaikan Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Buleleng melalui juru bicara Made Suarsana, S.Sos, dengan Keut Dody Tisna Adi, SM selaku ketua fraksi.
Writer: Francelino
Editor: Francelino
