Oleh: Francelino Xavier Ximenes Freitas
-Pemred SINARTIMUR.co.id
-Ketua SMSI Kabupaten Buleleng
-Penasehat PWI Kabupaten Buleleng
-Alumni San Diego State University (SDSU) San Diego, California-USA
Dana Desa di Persimpangan Jalan
Sejak pertama kali digulirkan pada 2015, Dana Desa menjadi salah satu instrumen paling strategis dalam pembangunan Indonesia dari pinggiran. Melalui transfer langsung ke desa, pemerintah berupaya memperkuat infrastruktur dasar, mengurangi kemiskinan, membuka akses ekonomi, hingga meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam satu dekade terakhir, Dana Desa telah menjadi napas pembangunan bagi lebih dari 74 ribu desa di seluruh Indonesia.
Namun kini, masa depan Dana Desa menghadapi tantangan baru. Program Koperasi Desa Merah Putih yang digagas pemerintah sebagai mesin penggerak ekonomi desa justru memunculkan kekhawatiran bahwa Dana Desa akan kehilangan fungsi utamanya sebagai sumber pembangunan masyarakat. Kekhawatiran itu semakin menguat setelah muncul berbagai regulasi yang mengaitkan Dana Desa dengan pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih.
Pertanyaan besar pun muncul: apakah Dana Desa akan tetap menjadi instrumen pembangunan desa, atau berubah menjadi alat pembiayaan program koperasi nasional?
Dana Desa: Dari Infrastruktur ke Pemberdayaan
Selama bertahun-tahun, Dana Desa telah digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Jalan desa diperbaiki, irigasi dibangun, posyandu diperkuat, bantuan untuk petani disalurkan, hingga program pemberdayaan ekonomi lokal dijalankan.
Keberhasilan Dana Desa tidak hanya diukur dari jumlah proyek fisik yang dibangun, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan ruang bagi desa untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing. Filosofi utama Dana Desa adalah memberikan kewenangan kepada masyarakat desa untuk mengelola masa depannya sendiri.
Karena itu, setiap perubahan kebijakan yang mengurangi fleksibilitas penggunaan Dana Desa berpotensi mengubah semangat dasar desentralisasi pembangunan yang selama ini menjadi fondasi program tersebut.
Munculnya Koperasi Merah Putih
Pemerintah menargetkan pembentukan puluhan ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen baru penguatan ekonomi rakyat. Program ini dirancang hadir di hampir seluruh desa dengan berbagai unit usaha seperti toko sembako, pergudangan, logistik, simpan pinjam, hingga pelayanan kesehatan dan apotek.
Secara konsep, gagasan ini terdengar menjanjikan. Desa tidak hanya menjadi penerima pembangunan, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.
Masalah muncul ketika pembiayaan program tersebut mulai dikaitkan dengan Dana Desa.
Beberapa regulasi pada 2025 mengatur bahwa hingga 30 persen pagu Dana Desa dapat digunakan sebagai instrumen penjaminan terakhir apabila Koperasi Merah Putih mengalami kesulitan membayar pinjaman. Bahkan pemerintah juga sempat mengaitkan pembentukan koperasi dengan mekanisme penyaluran Dana Desa. Di sinilah kontroversi bermula.
Ketika Dana Desa Menjadi Penyangga Risiko
Pemerintah berargumentasi bahwa skema tersebut diperlukan agar lembaga keuangan memiliki keyakinan dalam menyalurkan pembiayaan kepada koperasi desa. Dengan adanya jaminan, koperasi diharapkan memperoleh akses modal yang lebih mudah untuk berkembang.
Namun dari sudut pandang tata kelola keuangan desa, kebijakan ini memunculkan persoalan serius.
Dana Desa sejatinya dirancang untuk membiayai kebutuhan masyarakat secara langsung. Ketika sebagian Dana Desa harus berfungsi sebagai penyangga risiko pembiayaan koperasi, maka ada potensi pengalihan fungsi anggaran dari pembangunan publik menuju mitigasi risiko bisnis.
Jika koperasi berhasil, manfaatnya memang bisa besar. Tetapi jika koperasi gagal, masyarakat desa berisiko kehilangan sebagian sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan, irigasi, sanitasi, pendidikan, atau pelayanan sosial lainnya.
Dengan kata lain, risiko kegagalan koperasi tidak hanya menjadi beban pengelola koperasi, tetapi juga berpotensi ditanggung oleh seluruh masyarakat desa.
Ancaman terhadap Otonomi Desa
Kekhawatiran lain yang berkembang adalah menyempitnya ruang pengambilan keputusan di tingkat desa.
Selama ini, prioritas penggunaan Dana Desa ditentukan melalui mekanisme musyawarah desa. Warga, pemerintah desa, dan berbagai unsur masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan program yang dianggap paling mendesak.
Namun ketika pembentukan Koperasi Merah Putih menjadi salah satu syarat administratif dalam pencairan Dana Desa, muncul persepsi bahwa desa tidak lagi sepenuhnya bebas menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhannya sendiri.
Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menggeser konsep “desa membangun” menjadi “desa menjalankan program dari atas”.
Padahal karakteristik setiap desa berbeda. Desa pertanian memiliki kebutuhan berbeda dengan desa pesisir. Desa wisata membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan desa industri kecil. Menyeragamkan model pembangunan melalui satu instrumen nasional berisiko mengabaikan keragaman kebutuhan tersebut.
Pelajaran dari Sejarah Koperasi
Indonesia memiliki sejarah panjang koperasi. Banyak koperasi berhasil menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Namun tidak sedikit pula koperasi yang tumbang akibat lemahnya tata kelola, minimnya kapasitas manajemen, hingga intervensi politik.
Keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang tersedia. Faktor yang lebih penting adalah kualitas sumber daya manusia, transparansi pengelolaan, akuntabilitas keuangan, dan partisipasi anggota.
Jika ribuan koperasi dibentuk dalam waktu singkat tanpa kesiapan kelembagaan yang memadai, risiko kegagalan tentu meningkat. Dalam situasi seperti itu, Dana Desa dapat menjadi korban pertama ketika mekanisme pembiayaan mulai bermasalah.
Kekhawatiran serupa juga terlihat dalam berbagai diskusi publik dan percakapan masyarakat yang mempertanyakan kesiapan operasional maupun efektivitas sejumlah Koperasi Merah Putih yang dibentuk secara masif.
Mencari Titik Keseimbangan
Tentu tidak adil jika Koperasi Merah Putih langsung dianggap sebagai ancaman. Program ini memiliki tujuan mulia untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperpendek rantai distribusi barang di desa.
Namun keberhasilan program tidak boleh mengorbankan instrumen pembangunan yang sudah terbukti manfaatnya.
Pemerintah perlu memastikan bahwa Dana Desa tetap menjadi hak masyarakat desa untuk membiayai kebutuhan prioritas mereka. Dukungan terhadap koperasi dapat diberikan melalui berbagai skema lain, seperti pembiayaan khusus dari perbankan, dana investasi pemerintah, BUMN, maupun program kementerian terkait.
Prinsip yang harus dijaga adalah bahwa Dana Desa tidak boleh berubah menjadi “asuransi” atas risiko bisnis koperasi.
Masa Depan Dana Desa
Nasib Dana Desa saat ini berada di titik yang menentukan. Di satu sisi, pemerintah ingin mempercepat transformasi ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih. Di sisi lain, masyarakat desa membutuhkan jaminan bahwa anggaran yang selama ini menjadi sumber pembangunan tidak akan tergerus oleh kebijakan baru.
Yang dipertaruhkan bukan sekadar soal anggaran puluhan triliun rupiah, melainkan masa depan pembangunan desa itu sendiri.
Jika keseimbangan antara pembangunan sosial dan pengembangan ekonomi dapat dijaga, Dana Desa dan Koperasi Merah Putih bisa berjalan berdampingan sebagai dua instrumen yang saling memperkuat. Namun jika Dana Desa terlalu jauh tersedot untuk menopang program koperasi, maka desa berisiko kehilangan salah satu instrumen pembangunan paling penting yang pernah dimiliki Indonesia.
Pada akhirnya, pertanyaan yang harus dijawab pemerintah bukanlah bagaimana membiayai Koperasi Merah Putih, melainkan bagaimana memastikan bahwa ambisi besar membangun ekonomi desa tidak justru mengorbankan pembangunan desa itu sendiri.***
