Quotation:
”Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membiayai pelayanan kesehatan, tetapi juga oleh kemampuan memastikan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia,” ujar Pujo.
Cimahi, SINARTIMUR.co.id — BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan penyakit jantung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pendekatan value-based health care. Pendekatan ini menempatkan hasil kesehatan (health outcomes) dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar untuk menciptakan nilai bagi peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, transformasi layanan diperlukan untuk menjawab tantangan peningkatan biaya pelayanan kesehatan sekaligus memastikan pembiayaan JKN memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi peserta.
”Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membiayai pelayanan kesehatan, tetapi juga oleh kemampuan memastikan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia,” ujar Pujo di Cimahi, Rabu (16/9/2026).
Menurut Pujo, peningkatan biaya pelayanan kesehatan tercermin dari besarnya pembiayaan di rumah sakit. Pada 2025, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN mencapai Rp 191,3 triliun. Sekitar 87,1 persen dari realisasi pembiayaan tersebut berasal dari pelayanan di rumah sakit.
Penyakit jantung menjadi salah satu perhatian karena tingginya utilisasi layanan dan besarnya biaya yang dibutuhkan. Pada 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp 17,35 triliun.
Pujo mengatakan, pengendalian penyakit jantung perlu dilakukan sejak fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), terutama melalui pengendalian faktor risiko.
”Banyak kasus penyakit jantung merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu. Karena itu, pelayanan di tingkat FKTP perlu diperkuat,” katanya.
Dalam pendekatan value-based health care, FKTP diperkuat sebagai fondasi pengendalian kasus jantung melalui upaya promotif dan preventif. Langkah tersebut antara lain dilakukan dengan mengendalikan tekanan darah dan gula darah, memantau HbA1C secara rutin, meningkatkan kepatuhan pengobatan, serta memantau peserta dengan risiko tinggi.
Sementara itu, di rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan outcome. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan mencakup pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan fractional flow reserve (FFR), dan staged revascularization.
BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan indikator pemantauan mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung. Indikator yang sebelumnya lebih berorientasi pada proses diarahkan untuk mengukur outcome, antara lain waktu tanggap kritis, keselamatan pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan terhadap protokol, dan efisiensi sistem rujukan.
”Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” ujar Pujo.
Kolaborasi lintas sektor
Mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup Tri Adrijanto Santoso mengatakan, kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi.
Menurut dia, kemudahan akses, kecepatan layanan, dan kualitas pelayanan juga menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang baik.
”Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujar Tri.
Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi mengatakan, pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk untuk pasien penyakit jantung peserta JKN. Pelayanan tersebut didukung berbagai fasilitas agar pasien memperoleh layanan yang komprehensif.
”Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” kata Muchlas.
Menurut Muchlas, pelayanan kesehatan merupakan proses berkelanjutan sehingga peningkatan kualitas harus dilakukan secara konsisten. Pelayanan tidak hanya dituntut cepat dan tepat, tetapi juga aman, bermutu, dan berorientasi pada pasien.
Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar mengatakan, penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin Program JKN. Karena itu, upaya promotif dan preventif perlu diperkuat, termasuk dengan mendorong pola hidup sehat.
”Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat,” ujar Timbul.
Ia juga mengatakan, Program JKN perlu terus didorong untuk meningkatkan efisiensi melalui pendekatan value-based health care yang berorientasi pada outcome. Menurut Timbul, kesehatan merupakan modal penting dalam pembangunan bangsa.
Writer: Francelino
Editor: Francelino
