Quotation:
“Literasi keuangan bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga kualitas sumber daya manusia Bali,” ujar Koster.
Denpasar, SINARTIMUR.co.id — Gubernur Bali Wayan Koster menempatkan literasi keuangan sebagai salah satu instrumen strategis dalam membangun sumber daya manusia (SDM) Bali yang unggul sekaligus mendukung Haluan Pembangunan Masa Depan Bali 100 Tahun Bali Era Baru.
Hal tersebut disampaikan Koster saat memaparkan inovasi Modul Ajar Literasi Keuangan dalam seleksi Financial Literacy Award 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Paparan dilakukan secara virtual di hadapan tiga penguji, yakni Muhammad Edhie Purnawan (Universitas Gadjah Mada), Rosy Wediawaty (Kementerian PPN/Bappenas), dan Andi Muhammad Yusuf (Plt Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK), dari Jayasabha, Denpasar, Selasa (28/7/2026).
Menurut Koster, pembangunan daerah pada hakikatnya adalah pembangunan manusia. Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali bersama OJK Provinsi Bali mengembangkan Modul Ajar Literasi Keuangan sebagai investasi jangka panjang untuk membentuk generasi yang cerdas secara finansial, tangguh menghadapi perubahan, dan siap menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi Bali.
“Literasi keuangan bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga kualitas sumber daya manusia Bali,” ujar Koster.
Ia menjelaskan, perkembangan ekonomi digital membawa berbagai peluang sekaligus risiko, seperti meningkatnya transaksi keuangan digital, maraknya investasi ilegal, pinjaman daring ilegal, hingga berbagai bentuk kejahatan finansial. Kondisi tersebut menuntut masyarakat, terutama generasi muda, memiliki pemahaman yang memadai mengenai pengelolaan keuangan.
Menurut Koster, program ini juga selaras dengan nilai Jana Kerthi dalam konsep Sad Kerthi, yakni pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat peningkatan kualitas kehidupan.
Hingga saat ini, Modul Ajar Literasi Keuangan telah diterapkan di seluruh kabupaten dan kota di Bali. Sebanyak 23.198 siswa kelas X pada 193 SMA dan MA telah mengikuti pembelajaran tersebut.
Namun, menurut Koster, keberhasilan program tidak semata diukur dari jumlah peserta, melainkan perubahan perilaku peserta didik.
“Ukuran yang lebih substantif adalah perubahan perilaku. Melalui program ini kami mulai melihat meningkatnya budaya menabung, bertambahnya kepemilikan rekening Simpanan Pelajar, meningkatnya kewaspadaan terhadap investasi ilegal dan pinjaman daring ilegal, serta semakin tingginya kesadaran siswa dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab,” katanya.
Data OJK Provinsi Bali menunjukkan, jumlah rekening Simpanan Pelajar di Bali meningkat signifikan. Jika pada Desember 2025 tercatat sebanyak 46.567 rekening, maka pada Mei 2026 jumlahnya mencapai 104.217 rekening.
Koster menilai peningkatan tersebut menjadi indikator bahwa pendidikan keuangan mulai mendorong perubahan perilaku di kalangan pelajar. “Inilah bukti bahwa pendidikan mampu mengubah pengetahuan menjadi tindakan, dan tindakan menjadi budaya,” ujarnya.
Selain memberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan, modul tersebut mengenalkan peserta didik pada berbagai layanan sektor jasa keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank, hingga mekanisme perlindungan konsumen. Pembelajaran juga didukung melalui platform Learning Management System (LMS) Edukasi Keuangan.
Koster mengatakan, penyusunan modul memiliki tiga tujuan utama, yakni meningkatkan literasi keuangan peserta didik, menghadirkan standar pembelajaran yang seragam di seluruh sekolah, serta memastikan pemerataan akses pendidikan keuangan bagi siswa di wilayah perkotaan maupun perdesaan.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Bali berencana memperluas implementasi program tersebut ke jenjang SMK, SLB, SMP, perguruan tinggi, hingga masyarakat melalui berbagai skema kolaborasi, termasuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik bersama perguruan tinggi di Bali.
Menurut Koster, program tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah, tetapi juga dapat direplikasi di provinsi lain karena mengintegrasikan kurikulum, platform digital, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan kebijakan pemerintah daerah secara menyeluruh.
Writer: Francelino
Editor: Francelino
