Parlementaria: Hasil Cek Lapangan Komisi II, Beberapa Desa Tak Bisa Realisasi Dana BKK Badung

Quotation:
“BKK dari Kabupaten Badung, kayaknya seru kalau tahun ini ada yang memberitakan mekanisme lelang di tiap-tiap desa. Apa sudah transparan diketahui masyarakat apa belum? Bisa jadi ngeri-ngeri sedap kalau ada temen-temen wartawan ada yang serius/interest untuk meliputnya sebagai sebuah edukasi kepada masyarakat Buleleng terkait transparansi pengelolaan keuangan 128 pemerintah desa se-Kabupaten Buleleng,” ucap salah satu Ketua BPD dari Kecamatan Banjar.

Kubutambahan, SINARTIMUR.co.id – Dana BKK dari Pemkab Badung kepada desa-desa di Kabupaten Buleleng, tampaknya realisasinya tidak bakal berjalan mulus dan tidak sesuai dengan impian para perbekel di Bali Utara.

Hasil cek lapangan yang dilakukan Komisi II DPRD Buleleng, Senin (3/3/2025), terkuak bahwa ada beberapa desa yang bakal tidak bisa merealisasikan Dana BKK Badung itu dan bakal kembali ke Kas Daerah Pemkab Badung.

Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Wayan Masdana, didampingi anggota Ni Made Lilik Nurmiasih,SE, Dra. M. Putri Nareni dan Ketut Jana Yasa, S.H, serta Tim Ahli DPRD Buleleng menyampaikan bahwa saat ini komisi II DPRD Buleleng mengadakan pengawasan terkait realisasi dana BKK Tahun Anggaran 2024. Dari data yang terdapat di Kecamatan Kubutambahan, seluruhnya (100%) sudah mengamprah dana BKK dengan besaran maksimal 30% dari usulan pada proposal.

Masdana yang juga Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kubutamabahn itu menyebutkan, berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi tim Kecamatan Kubutambahan pada hari Kamis 13 Februari 2025, terdapat 1 desa, yaitu Desa Tunjung yang belum merealisasikan rencana kegiatannya (progress 0%) dengan alasan karena kendala cuaca/hujan. Terkait dengan hal ini, Komisi II meminta kepada Camat Kubutambahan untuk terus memonitoring realiasi desa yang mendapatkan dana BKK sehingga progres pengerjaan sesuai dengan yang direncanakan.

“Dari hasil koordinasi dengan Camat Kubutambahan, progres pengerjaan dana BKK dari Pemerintah Kabupaten Badung ada beberapa desa yang tidak bisa terealisasi dan ada yang baru di amprah. Alasanya karena waktu turunya BKK sangat mepet sehingga ada desa yang tidak berani memasang kegiatan lebih awal,” ungkap Masdana.

Mengetahui kondisi seperti itu, Masdana berjanji Komisi II akan terus memonitoring bantuan Dana BKK ke masing-masing desa agar apa yang menjadi tujuan dari pemberian dana BKK terealisasi, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua dan Anggota Komisi II DPRD Buleleng diterima langsung oleh Camat Kubutambahan I Nyoman Arya Lanang Subahagia Putra, S.STP diruang kerja Camat.

Kepada media ini Ketua Komisi II DPRD Buleleng Wayan Masdana di Gedung DPRD Buleleng, Senin (3/3/2025) bahwa beberapa desa tidak berani meramprah dana BKK karena waktu pencairan dana BKK dari Pemkab Badung terlalu mepet. Akibatnya, sambung dia, banyak desa yang tidak berani melakukan tender. Bukan hanya itu, tetapi sejumlah rekanan pun tidak berani ikut tender. “Ada yang peruntukannya beli motor, tapi dealer motor yang tidak mau menggunakan perusahaannya untuk pembelian motor. Mereka takut. Kalau dana itu tidak terpakai, harus dikembalikan kepada Kas Pemkab Badung,” cerita Masdana.

Camat Kubutambahan ditemui usai pertemuan menyampaikan bahwa dana BKK yang turun di wilayah Kecamatan Kubutambahan saat ini sudah berjalan dan sesuai dengan peruntukan. Terkait dengan adanya beberapa desa yang belum bisa melaksanakan seperti di Desa Tunjung yang belum merealisasikan rencana kegiatannya (progress 0%) dengan alasan karena kendala cuaca/hujan dan rencana pembangunan kios BUMDesa serta pembangunan hangar dan kantor unit usaha Tambaning di Desa Tamblang, dan rehabilitasi/peningkatan Gedung Kantor Perbekel Bulian belum terlaksana karena terkendala status lahan.

“Terkait dengan realisasi dana BKK Kabupaten Badung, kami Pemerintah Kecamatan terus berkoordinasi dengan desa terkait dan Dinas PMD Kabupaten Buleleng untuk memastikan semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan,” tegasnya.

Realisasi Dana BKK Badung ini sebenarnya tidak mulus. Ada sejumlah persoalan di desa penerima dana BKK tersebut. Seperti di beberapa desa di wilayah Kecamatan Banjar transparasi pelaksanaan tender menjadi sorotan. Bahkan dalam persiapan tender tidak ada pemberitahuan kepada BPD setempat. Masalah tender sebenarnya sudah sempat dikeluhkan salah seorang Ketua bPD salah satu desa di wilayah Kecamatan Banjar karena sang prebekel tidak terbuka soal peserta tender.

“BKK dari Kabupaten Badung, kayaknya seru kalau tahun ini ada yang memberitakan mekanisme lelang di tiap-tiap desa. Apa sudah transparan diketahui masyarakat apa belum? Bisa jadi ngeri-ngeri sedap kalau ada temen-temen wartawan ada yang serius/interest untuk meliputnya sebagai sebuah edukasi kepada masyarakat Buleleng terkait transparansi pengelolaan keuangan 128 pemerintah desa se-Kabupaten Buleleng,” demikian obrolan seru yang dikutip media ini dari ucapan salah seorang Ketua BPD dari salah satu desa di Kecamatan Banjar dalam percapakan di salah satu WA Grup (WAG) tertanggal 17 Februari 2025 lalu.

Writer/Editor: Francelino