Quotation:
“Kami telah bekerja belasan tahun, mengikuti seluruh tahapan seleksi, namun tetap dinyatakan tidak lulus tanpa pertimbangan masa kerja. Formasi yang tersedia pun sudah diisi oleh peserta tahap sebelumnya,” ujar Ketut Sujana, perwakilan dari Dinas PUPR.
Singaraja, SINARTIMUR.co.id – Sejumlah perwakilan pegawai kontrak R4 yang tidak lolos tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua hari Selasa (1/7/2025) mesadu ke DPRD Buleleng.
Perwakilan tenaga kontrak R4 sebanyak 25 orang yang menamakan diri Aliansi R4 itu diterima Wakil Ketua DPRD buleleng Nyoman Gede Wandira Adi didampingi sejumlah anggota DPRD Buleleng di ruang gabungan komisi di lantai dua gedung utama DPRD Buleleng di Jalan Veteran No 2 Singaraja.
Aliansi R4 itu mengadukan nasib mereka pasca pengumuman kelulusan tes PPPK tahap kedua akhir bulan Juni 2025 kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, para pegawai kontrak menyampaikan aspirasi serta rasa kecewa mereka atas hasil seleksi PPPK yang dianggap belum mempertimbangkan masa pengabdian dan kondisi riil di lapangan. Mereka juga menyoroti wacana kebijakan baru terkait pengurangan persentase gaji yang bersumber dari Dana BOS, yang dinilai semakin membebani pegawai kontrak, khususnya tenaga Tata Usaha di sekolah.
“Kami telah bekerja belasan tahun, mengikuti seluruh tahapan seleksi, namun tetap dinyatakan tidak lulus tanpa pertimbangan masa kerja. Formasi yang tersedia pun sudah diisi oleh peserta tahap sebelumnya,” ujar Ketut Sujana, perwakilan dari Dinas PUPR.
Kami juga berharap masih bisa diperkerjakan di Dinas atau OPD masing-masing di Pemkab Buleleng dan mohon untuk di perjuangkan agar bisa lulus PPPK.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Buleleng menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan oleh para pegawai kontrak. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk segera menindaklanjuti hal ini melalui koordinasi lintas sektor.
“Permasalahan ini sudah kami terima dari berbagai pihak. DPRD Buleleng akan segera berkoordinasi dengan OPD terkait, Bupati Buleleng, dan juga menyampaikan persoalan ini ke Kementerian PAN-RB. Kami ingin ada solusi yang adil dan berpihak kepada pegawai kontrak yang telah mengabdi puluhan tahun,” ujar Wandira Adi, politisi Partai Golkar itu.
DPRD Buleleng juga meminta kepada koordinator Aliansi R4 untuk menyerahkan data valid dan terperinci mengenai jumlah pegawai yang termasuk dalam kategori R4, guna menjadi dasar data yang akan dibawa ke pemerintah pusat.
DPRD Buleleng memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat, termasuk para tenaga kontrak daerah, akan diperjuangkan secara maksimal demi keadilan dan keberlanjutan layanan publik di Kabupaten Buleleng.
Writer/Editor: Francelino
