Ekonomi & Bisnis

Rakerda REI Bali: Koster Ajak Pengembang Siapkan Konsep Hunian Hemat Lahan di Bali

Quotation:
“Kita harus punya desain perumahan dengan pemanfaatan lahan yang lebih efisien. Jangan sampai satu rumah dirancang dengan kebutuhan lahan yang luas. Lama-lama lahan akan habis hanya untuk rumah,” ucap Gubernur Koster.

Denpasar, SINARTIMUR.co.id — Gubernur Bali Wayan Koster mengajak para pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) untuk berkolaborasi merancang konsep hunian masa depan yang lebih efisien dalam penggunaan lahan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat luas lahan di Bali terbatas, sementara kebutuhan perumahan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.

Ajakan itu disampaikan Koster saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Bali Tahun 2026 di Quest San Hotel Denpasar, Rabu (8/7/2026).

Menurut Koster, Bali memiliki luas wilayah sekitar 5.590 kilometer persegi sehingga pemanfaatan ruang harus dirancang secara cermat. Ia menilai tantangan penyediaan hunian layak akan semakin besar, terutama di kawasan perkotaan seperti Kota Denpasar yang menghadapi tekanan kepadatan penduduk lebih tinggi dibanding daerah lain.

“Kita harus punya desain perumahan dengan pemanfaatan lahan yang lebih efisien. Jangan sampai satu rumah dirancang dengan kebutuhan lahan yang luas. Lama-lama lahan akan habis hanya untuk rumah,” ujarnya.

Ia menilai konsep hunian masa depan perlu mengedepankan efisiensi lahan tanpa mengurangi fungsi dasar rumah sebagai tempat tinggal yang layak. Menurut dia, desain rumah berukuran lebih kompak seperti yang diterapkan di sejumlah kota di Jepang dapat menjadi salah satu referensi, khususnya untuk kawasan perkotaan.

Koster menegaskan, pengembangan kawasan permukiman juga harus sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Praktik Nominee. Melalui regulasi tersebut, lahan produktif tidak diperkenankan dialihkan menjadi kawasan permukiman.

“Hanya lahan yang tidak produktif yang boleh dikembangkan,” katanya.

Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera memetakan kawasan yang layak dikembangkan sebagai permukiman di setiap kabupaten dan kota agar pembangunan tetap sejalan dengan perlindungan lahan pertanian.

Dalam kesempatan itu, Koster juga menanggapi aspirasi REI mengenai ketentuan batas minimum luas lahan untuk pembangunan rumah yang saat ini ditetapkan 100 meter persegi. Menurut dia, usulan agar batas minimal tersebut ditinjau kembali akan dibahas bersama para bupati dan wali kota.

“Saya akan bicarakan dengan para bupati agar luasan itu bisa dikurangi sehingga lebih fleksibel,” ujarnya.

Ia menilai fleksibilitas tersebut diperlukan karena tekanan terhadap ketersediaan lahan diperkirakan akan terus meningkat pada masa mendatang.

Sementara itu, Ketua DPD REI Bali Anak Agung Darma Setiawan mengatakan, Rakerda bukan sekadar agenda tahunan organisasi, melainkan momentum untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat kapasitas REI dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hunian.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Bali membuka peluang bagi sektor properti karena kebutuhan rumah diperkirakan terus meningkat. Selain itu, program pembangunan tiga juta rumah yang dijalankan pemerintah juga menjadi peluang bagi para pengembang untuk berkontribusi.

“Sebagai organisasi pengembang tertua dan terbesar, REI memiliki tanggung jawab untuk ikut menyukseskan program tersebut melalui penguatan ekosistem dan kontribusi nyata,” kata Darma.

Ketua DPP REI Joko Suranto mengapresiasi kehadiran Gubernur Bali dalam pembukaan Rakerda. Ia juga menyoroti besarnya nilai investasi sektor properti di Bali yang disebut mencapai sekitar Rp12,1 triliun.

Menurut Joko, besarnya investasi tersebut perlu didukung kebijakan yang memberikan kepastian, terutama terkait penetapan zonasi dan keberadaan lembaga yang dapat berperan sebagai offtaker.

“Hal itu penting agar investasi yang masuk dapat dikelola secara baik dan memberikan manfaat yang optimal,” ujarnya.

Ketua Panitia Rakerda REI Bali Anak Agung Ngurah Ananta Wijaya mengatakan, kegiatan yang diikuti 61 peserta tersebut bertujuan mengevaluasi program kerja organisasi sekaligus menyusun langkah bersama dalam menghadapi tantangan sektor properti di Bali.

Writer: Francelino
Editor: Francelino

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button