Koster Minta Pemerintah Pusat Kucurkan Rp 20 Triliun untuk Bali, dari Air Bersih hingga Infrastruktur

Quotation:
“Ini butuh APBN, karena cukup besar. Kami enggak mampu mendanai distribusinya ini. Jadi kalau dibangun distribusinya itu membutuhkan anggaran triliunan,” kata Koster.

Denpasar, SINARTIMUR.co.id – Gubernur Bali Wayan Koster meminta dukungan pemerintah pusat untuk membiayai sejumlah kebutuhan strategis Bali, mulai dari pembangunan jaringan distribusi air bersih hingga penguatan desa adat dan subak.

Koster juga mengusulkan dukungan investasi hingga Rp 20 triliun untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Bali.
Hal itu disampaikan Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (2/10/2026).

Minta APBN untuk distribusi air bersih

Koster mengatakan Bali sebenarnya memiliki sumber air dan sejumlah bendungan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun sektor pariwisata.

Namun, persoalannya terletak pada pembangunan jaringan distribusi air dari sumber tersebut.

Menurut dia, pembangunan jaringan distribusi membutuhkan anggaran besar sehingga tidak dapat sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah.

“Ini butuh APBN, karena cukup besar. Kami enggak mampu mendanai distribusinya ini. Jadi kalau dibangun distribusinya itu membutuhkan anggaran triliunan,” kata Koster.

Koster menyebut kebutuhan distribusi air bersih terutama mendesak untuk wilayah Denpasar dan Badung yang memiliki aktivitas hotel, restoran, serta permukiman yang padat.

Ia mendorong pemanfaatan air permukaan diperluas untuk mengurangi ketergantungan terhadap air bawah tanah.

Menurut Koster, penggunaan air bawah tanah secara berlebihan berpotensi berdampak terhadap struktur dan ekosistem lingkungan.

Karena itu, pembangunan jaringan distribusi air dari sumber yang telah tersedia perlu dilakukan sebelum pengendalian penggunaan air bawah tanah diperketat.

Desa adat dan subak

Selain air bersih, Koster meminta pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap penguatan desa adat dan subak.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang membuka ruang dukungan pendanaan pemerintah pusat untuk pemajuan kebudayaan desa adat dan subak melalui Pemerintah Provinsi Bali.

“Pemerintah pusat dapat memberikan dukungan pendanaan dalam rangka penguatan pemajuan kebudayaan desa adat dan subak melalui pemerintah daerah Provinsi Bali,” ujar Koster.

Menurut Koster, desa adat merupakan salah satu kekuatan utama dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat Bali.

Sementara itu, subak tidak hanya berkaitan dengan sistem pertanian, tetapi juga berperan dalam mendukung ketahanan pangan dan menjaga ekosistem pengairan.

Koster juga mengaitkan kebutuhan dukungan tersebut dengan kontribusi Bali terhadap perekonomian nasional.

Ia menyebut Bali menyumbang sekitar 55 persen devisa pariwisata nasional.
Usulkan investasi Rp 20 triliun

Dalam pertemuan dengan Banggar DPR RI, Koster juga menyampaikan kebutuhan investasi dalam skala besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali.

Ia mengusulkan investasi sekitar Rp 20 triliun yang menurutnya dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah.

“Kalau pakai investasi Rp 10 triliun di Bali atau bahkan Rp 20 triliun di Bali, selesai investasi di Bali, daerah saya langsung naik. Ekonominya tumbuh,” kata Koster.

Menurut dia, investasi tersebut dibutuhkan untuk memperkuat berbagai sektor pembangunan, terutama infrastruktur darat, laut, dan udara.

Koster menilai nilai investasi tersebut masih relatif kecil dibandingkan manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan bagi Bali dan Indonesia.

“Enggak banyak yang kami minta, kalau diberikan Rp 20 triliun saja, mungkin tiap tahun Rp 5 triliun,” tuturnya.

Ingin pusat ekonomi tak hanya di Bali Selatan

Koster mengatakan kebutuhan investasi juga berkaitan dengan rencana pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar kawasan Bali Selatan.

Ia ingin pembangunan tidak terus terkonsentrasi di Denpasar, Badung, dan Gianyar.

Menurut Koster, pusat pertumbuhan ekonomi baru perlu dikembangkan di wilayah utara, timur, dan barat Bali agar pembangunan lebih merata.

“Sekiranya itu bisa, maka kami akan membangun pusat pertumbuhan ekonomi di sebarannya di sebuah titik untuk menyeimbangkan pembangunan bagi utara, barat, timur, selatan. Sekarang pusat pertumbuhan ekonomi numpuk di sini,” ujar Koster.

“Skema yang kami bangun adalah ke timur, ke utara, ke barat,” lanjutnya.

Empat pelabuhan

Untuk mendukung pemerataan tersebut, Koster juga menyampaikan kebutuhan pembangunan sejumlah infrastruktur, termasuk empat pelabuhan di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa.

Sebagian pembangunan infrastruktur tersebut, kata dia, membutuhkan dukungan APBN dan APBD karena memerlukan pembiayaan besar.

Koster berharap pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, penguatan desa adat dan subak, serta masuknya investasi dapat membuka pusat-pusat ekonomi baru.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Bali diharapkan tidak hanya bertumpu pada kawasan Bali Selatan dan sektor pariwisata.

Writer: Francelino
Editor: Francelino