Dari Muscab X Gapensi Buleleng: Anggota Gapensi Buleleng Kian Merosot
Karena Kalah Kualitas SDM dan Kalah Modal
Quotation:
”Harapannya agar semua proyek di Buleleng diambil teman-teman kontraktor di sini saja. Cuma regulasinya. Karena pengadaan barang dan jasa terbuka untuk umum, seluruh pengusaha wilayah di Indonesia bisa akses,” jelas Wabup Supriatna.
Singaraja, SINARTIMUR.co.id – Kendati BPC Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Buleleng tetap eksis, namun sesungguh ada kabar buruk terpetik dari para pengusaha konstruksi Buleleng tersebut.
Apa itu? Ternyata jumlah anggota BPC Gapensi Buleleng terus berkurang. Sebelumnya sampai seribu lebih, turun menjadi ratusan, kini hanya tinggal 41 anggota. Bukan hanya masalah jumlah anggota, tetapi Buleleng pun tidak memilik pengusaha besar, bahkan kalah dari Karangasem.
Menurut Ketua Gapensi Buleleng I Nyoman Gede Wandira Adi saat pembukaan Muscab X Gapensi Buleleng di Lovina Heaven Boutique Resort di Lovina, Senin (17/3/2025) siang, menyatakan bahwa kelemahan anggota Gapensi Buleleng adalah tidak memiliki kualitas SDM seperti ahli konstruksi seperti diamanatkan aturan serta tidak memiliki modal yang kuat .
Wakil Bupati Buleleng, Gede Supriatna dalam Musyawarah Cabang X Gapensi Kabupaten Buleleng menyatakan para pengusaha jasa konstruksi atau disebut juga dengan kontraktor maupun pemborong yang ada di Kabupaten Buleleng, diharapkan dapat melebarkan sayap skala mereka. Sehingga mereka tidak hanya beroperasi untuk proyek-proyek di Bali utara, namun bisa juga mengambil proyek untuk proyek yang ada di Provinsi Bali.
Menurut Wabup Supriatna, saat ini kondisi para kontraktor ini sedang tidak baik-baik saja. Mengapa? Karena tidak ada pengusaha konstruksi jasa dari Buleleng yang bersaing pada skala besar atau di Bali.
Tentu saja dengan adanya kontraktor yang skala kerjanya tidak hanya di Buleleng, akan ikut menyerap tenaga kerja dari Bali utara juga untuk diajak bekerja, selain dengan tenaga lokal dari lokasi proyeknya. ”Kalah dari daerah lain. Ini jadi tantangan, bagaimana mendorong dan memunculkan pengusaha jasa konstruksi dari Buleleng yang bersaing di provinsi,” tandasr Wabup Supriatna.
Kata Wabup Supriatna, memang di Buleleng ada mandatory spending sehingga di tahun 2027 nanti, ada anggaran untuk infrastruktur sebesar 40 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Buleleng. Ini juga dapat menjadi lampu hijau, untuk berkembangnya dunia usaha jasa konstruksi di Bali utara.
Mantan Ketua DPRD Buleleng ini menyatakan, hanya saja dalam perjalanan nanti, yang menjadi tantangan para kontraktor Buleleng adalah regulasi dalam tender proyek di lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng. Sebab dengan sistem saat ini, semua kontraktor di Indonesia memiliki kesempatan untuk mengambil proyek di Buleleng. ”Harapannya agar semua proyek di Buleleng diambil teman-teman kontraktor di sini saja. Cuma regulasinya. Karena pengadaan barang dan jasa terbuka untuk umum, seluruh pengusaha wilayah di Indonesia bisa akses,” jelas Wabup Supriatna.
Keinginan adanya pengusaha besar berskala nasional, yang lahir dan berkembang di Buleleng juga disampaikan Ketua Gapensi Buleleng, I Nyoman Gede Wandira Adi. Katanya, di Buleleng pernah ada pengusaha jasa konstruksi seperti itu, hanya saja setelah semakin besar memilih pindah ke Denpasar.
Dia mengakuinya, para kontraktor di Buleleng memiliki banyak kendala sehingga kalah dari wilayah lain di Bali. Seperti melimpahnya sumber daya alam di Kabupaten Karangasem, hingga kuatnya finansial di Tabanan, Gianyar, Denpasar, Badung, dan Jembrana. ”Kalau di Buleleng, jarang sekali ada penerus dari generasi ke generasi. Bahkan dengan jiwa petarung orang Buleleng, menimbulkan persaingan tidak sehat dalam dunia jasa konstruksi di Buleleng,” ujar Wandira yang juga Wakil Ketua DPRD Buleleng itu.
Politisi Partai Golkar ini menyebut, Gapensi Buleleng dengan 41 anggota diharapkan dapat memunculkan persaingan yang lebih profesional dan sehat. Kalau bisa, dari orang-orang tersebut lahir pengusaha jasa konstruksi yang berskala besar. ”Harus diakui, untuk memunculkan pengusaha besar, harus ada backup dari pemerintah kabupaten. Apalagi dengan adanya mandatory spending 40 persen di 2027, kami yakin pengusaha Buleleng tersenyum semua,” pungkas Wandira.
Writer/Editor: Francelino
