Bali Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos, Gubernur Koster Siap Tancap Gas Kejar Target Pendaftaran
Quotation:
“Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Jadi, kami sangat mendukung program ini,” ucap Gubernur Koster.
Denpasar, SINARTIMUR.co.id – Pemerintah Provinsi Bali menyatakan kesiapannya menyukseskan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang digagas pemerintah pusat. Sebagai salah satu daerah percontohan, Bali menargetkan percepatan proses pendaftaran agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai jadwal.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di 43 kabupaten/kota yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu juga membahas rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia ke Surabaya dan Bali pada Juli mendatang untuk meninjau langsung progres pelaksanaan program digitalisasi bansos.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah pusat yang menetapkan Bali sebagai salah satu daerah percontohan penerapan digitalisasi bantuan sosial.
“Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Jadi, kami sangat mendukung program ini,” ujar Koster.
Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, Pemprov Bali telah menyusun sejumlah tahapan implementasi. Namun, Koster mengakui capaian pendaftaran di Bali masih belum optimal karena dalam dua pekan terakhir aktivitas masyarakat banyak dipengaruhi pelaksanaan hari raya keagamaan.
“Sepulang dari rakor ini, kami akan tancap gas. Secara sistem, kami telah menyusun tahapan yang konkret untuk dilaksanakan,” katanya.
Ia optimistis proses pendaftaran dapat diselesaikan lebih cepat dibanding daerah lain. Menurutnya, dengan luas wilayah yang relatif kecil, Bali memiliki keunggulan dalam mempercepat pelaksanaan program. “Bali ini kecil, jadi seharusnya bisa lebih cepat,” ujarnya.
Koster pun menargetkan seluruh proses pendaftaran rampung paling lambat pada akhir Juli 2026. Untuk mempercepat capaian tersebut, ia berharap dukungan penambahan agen pendamping agar proses pendataan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat banjar.
“Terkait rencana kunjungan Bapak Presiden, kami akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi seluruh kepala daerah yang terlibat dalam program percontohan digitalisasi bansos.
Ia meminta seluruh daerah menjaga kekompakan agar target pendaftaran dapat segera tercapai. Secara khusus, Luhut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali yang dinilai menunjukkan keseriusan dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.
“Paling lambat, saya harap akhir Agustus pendaftaran telah rampung sehingga peluncuran bisa dipercepat,” ujar Luhut.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, rakor tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung transformasi penyaluran program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI). Program ini sekaligus menjadi bagian dari perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial di 43 kabupaten/kota.
Menurut Tito, percepatan digitalisasi bantuan sosial diharapkan menjadi fondasi awal pengembangan Government Technology (GovTech) di Indonesia sehingga pelayanan publik semakin efektif, transparan, dan akuntabel.
Rakor tersebut turut dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Writer: Francelino
Editor: Francelino
