#1 Membedah Cengkraman Gurita MBG: Mengapa MBG Sulit Ditutup? Karena Sudah Menjadi Jaringan Kekuasaan yang Luas

Oleh: Francelino Xavier Ximenes Freitas
-Pemred SINARTIMUR.co.id
-Ketua SMSI Kabupaten Buleleng
-Penasehat PWI Buleleng
-Alumni San Diego State University (SDSU), San Diego, California-USA

PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejak diluncurkan, program ini diposisikan sebagai solusi untuk mengatasi masalah gizi, stunting, dan ketimpangan akses pangan bagi anak-anak Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, MBG berkembang bukan hanya sebagai program sosial, melainkan juga menjadi sebuah ekosistem politik, birokrasi, dan ekonomi yang melibatkan banyak aktor berkepentingan.

Kondisi inilah yang membuat banyak pengamat menilai bahwa MBG akan sangat sulit dihentikan, bahkan apabila suatu saat muncul pergantian pemerintahan atau kritik publik yang semakin besar terhadap efektivitas program tersebut.

Dari Program Sosial Menjadi Infrastruktur Politik

Pada awalnya, MBG dipromosikan sebagai janji kampanye utama pasangan Prabowo-Gibran. Setelah kemenangan mereka dalam Pilpres 2024, pemerintah membentuk Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga khusus yang bertugas menjalankan program tersebut. Pembentukan BGN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024.

Seiring perluasan program, pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada birokrasi pusat. Pemerintah membangun ribuan dapur dan SPPG yang melibatkan berbagai yayasan, organisasi, pemerintah daerah, serta institusi keamanan. Dalam perkembangannya, keterlibatan TNI dan Polri dalam pengelolaan dapur MBG juga diakui secara terbuka oleh BGN.

Ketika sebuah program negara mulai melibatkan begitu banyak aktor, maka program tersebut perlahan berubah menjadi infrastruktur kekuasaan. Banyak pihak memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung dari keberlangsungan program, mulai dari pengelola dapur, pemasok bahan pangan, yayasan pelaksana, hingga tokoh-tokoh politik daerah.

Keterlibatan TNI dan Polri

Salah satu faktor yang membuat MBG memiliki daya tahan politik yang kuat adalah keterlibatan institusi TNI dan Polri dalam pelaksanaannya. BGN secara terbuka menyebut bahwa dapur-dapur MBG juga dikelola oleh unsur TNI dan Polri. Bahkan fasilitas yang dimiliki institusi tersebut disebut membantu pengawasan kualitas makanan dan distribusi program.

Dari sudut pandang pemerintah, keterlibatan TNI dan Polri dianggap membantu percepatan implementasi karena kedua institusi memiliki jaringan hingga ke tingkat daerah. Namun dari perspektif politik, hal ini membuat MBG tidak lagi hanya menjadi program kementerian biasa, melainkan program yang ditopang oleh institusi negara yang memiliki kapasitas organisasi sangat besar.

Akibatnya, penghentian program tidak hanya menyangkut keputusan anggaran, tetapi juga berpotensi menyentuh kepentingan banyak institusi yang telah terlibat dalam pelaksanaannya.

Partai Politik dan Dapur MBG

Pernyataan yang paling menarik datang dari Wakil Kepala BGN yang mengakui bahwa seluruh partai politik memiliki dapur MBG dan tidak ada larangan bagi mereka untuk ikut membantu pelaksanaan program selama sesuai aturan.

Pengakuan ini menunjukkan bahwa MBG telah menjadi ruang partisipasi yang luas bagi kekuatan politik. Dalam praktik politik Indonesia, program yang melibatkan jaringan partai biasanya akan memiliki daya tahan yang lebih kuat karena keberlangsungannya didukung oleh berbagai kelompok yang memiliki kepentingan elektoral.

Bagi partai politik, keterlibatan dalam program sosial yang menyentuh masyarakat secara langsung dapat menjadi modal politik yang berharga. Masyarakat penerima manfaat sering kali mengasosiasikan keberhasilan program dengan elite politik yang mendukungnya.

Karena itu, MBG bukan hanya program gizi, tetapi juga berpotensi menjadi instrumen pembentukan citra politik.

Anggota Dewan dan Elite Daerah

Di berbagai daerah, pengelolaan dapur MBG juga dikaitkan dengan tokoh-tokoh politik lokal, anggota DPRD, maupun jaringan elite daerah. Fenomena ini bukan sesuatu yang unik dalam politik Indonesia. Hampir semua program pemerintah yang memiliki anggaran besar akan menarik minat elite lokal untuk ikut terlibat dalam pengelolaannya.

Ketika semakin banyak anggota legislatif, tokoh partai, yayasan, dan kelompok pendukung pemerintah yang mendapatkan posisi dalam ekosistem MBG, maka semakin besar pula resistensi terhadap setiap upaya penghentian program.

Dalam logika politik, program yang telah menciptakan banyak penerima manfaat institusional akan lebih sulit dibatalkan dibanding program yang hanya dikelola birokrasi murni.

Faktor Tim Sukses

Tidak sedikit kritik yang muncul bahwa sebagian jaringan pendukung politik Prabowo-Gibran memperoleh ruang dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan MBG. Tuduhan seperti ini sering muncul dalam berbagai diskusi publik dan media sosial. Namun, klaim mengenai keterlibatan individu tertentu harus dibuktikan berdasarkan data dan fakta yang dapat diverifikasi, bukan sekadar asumsi politik.

Meski demikian, secara teoritis memang lazim bahwa program prioritas pemerintahan akan menarik keterlibatan kelompok-kelompok yang sebelumnya mendukung kemenangan politik pemerintah tersebut.

Karena itulah, MBG sering dipandang bukan sekadar kebijakan publik, melainkan juga bagian dari konsolidasi politik pasca pemilu.

Terlalu Besar untuk Dihentikan?

Saat ini MBG telah menyerap anggaran yang sangat besar, membangun jaringan dapur di berbagai daerah, melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, organisasi masyarakat, yayasan, dan berbagai kelompok lainnya. Pemerintah juga terus memperluas cakupan penerima manfaat program tersebut.

Dalam ilmu politik, kondisi seperti ini sering disebut sebagai “policy lock-in” atau penguncian kebijakan. Sebuah kebijakan menjadi begitu besar dan melibatkan begitu banyak kepentingan sehingga biaya politik untuk menghentikannya menjadi sangat tinggi.

Karena itu, jika ada pemerintahan berikutnya yang ingin menutup MBG, mereka kemungkinan akan menghadapi perlawanan bukan hanya dari penerima manfaat langsung, tetapi juga dari jaringan institusi, kelompok politik, organisasi pelaksana, dan elite lokal yang telah terhubung dengan program tersebut.

Closing Statement

MBG mungkin lahir sebagai program pemenuhan gizi nasional, tetapi perkembangannya menunjukkan bahwa program ini telah menjadi jaringan yang melibatkan banyak aktor politik dan institusional. Keterlibatan TNI, Polri, partai politik, elite daerah, serta berbagai organisasi pelaksana membuat MBG tidak lagi sekadar program bantuan makanan.

Dalam konteks tersebut, alasan utama mengapa MBG sulit ditutup bukan semata-mata karena manfaat sosialnya, melainkan karena program ini telah berkembang menjadi ekosistem kekuasaan yang luas. Semakin banyak pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungannya, semakin besar pula hambatan politik untuk menghentikannya. Namun, apakah kondisi ini akan memperkuat efektivitas program atau justru menimbulkan persoalan tata kelola di masa depan, itulah pertanyaan yang masih akan terus menjadi perdebatan publik. (bersambung)