Parlementaria: Komisi III DPRD Buleleng Minta Anggaran PIWK 2027 Disesuaikan Jumlah Penduduk Desa

Quotation:
“Aset daerah yang belum dimanfaatkan agar segera didata dan dikelola secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah,” ucap Susila Umbara.
Singaraja, SINARTIMUR.co.id – Komisi III DPRD Kabupaten Buleleng meminta pemerintah daerah mengkaji kembali alokasi anggaran Program Infrastruktur Wilayah Kecamatan (PIWK) dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Pengalokasian anggaran tersebut dinilai perlu mempertimbangkan jumlah penduduk di setiap desa agar lebih proporsional dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Komisi III DPRD Buleleng bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kamis (19/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Komisi III Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng itu dipimpin Ketua Komisi III, I Ketut Susila Umbara, S.H., bersama sejumlah anggota komisi.
Dalam pembahasan Ranperda APBD 2027 tersebut, Komisi III mencermati sejumlah pos anggaran, mulai dari rencana program dan kegiatan perangkat daerah, alokasi hibah kepada masyarakat, anggaran PIWK di masing-masing kecamatan, pembiayaan daerah, hingga target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi III DPRD Buleleng I Ketut Susila Umbara mengatakan, pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait difokuskan pada pencermatan rencana kerja dan anggaran, termasuk target PAD 2027 serta strategi pemerintah daerah untuk merealisasikannya.
Menurut Susila Umbara, alokasi anggaran PIWK perlu dikaji kembali dengan memperhatikan jumlah penduduk di setiap desa. Dengan demikian, distribusi anggaran diharapkan lebih proporsional dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.

“Dalam rapat tadi, Komisi III meminta Bappeda agar mengkaji kembali alokasi anggaran PIWK di masing-masing kecamatan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk di setiap desa, sehingga pengalokasiannya dapat lebih proporsional dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur wilayah, Komisi III juga menyoroti potensi aset milik pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Susila Umbara meminta aset-aset tersebut segera didata dan dikelola secara maksimal agar tidak sekadar menjadi aset yang menganggur, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah.
“Aset daerah yang belum dimanfaatkan agar segera didata dan dikelola secara optimal sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah,” katanya.
Ia menegaskan, pembahasan Ranperda APBD 2027 merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD. Karena itu, setiap rencana program dan alokasi belanja daerah perlu dicermati agar pelaksanaannya efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Buleleng.
Komisi III DPRD Buleleng selanjutnya akan terus mendalami materi Ranperda APBD 2027 bersama perangkat daerah terkait sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut.
Writer: Francelino
Editor: Francelino



