Debat II Cagub Bali 2024: Mulia-PAS Soroti Defisit Anggaran Bali Rp 1,9 Triliun
Quotation:
Hal ini sangat kontras dengan kondisi di masa kepemimpinan Gubernur periode 2008-2018 Made Mangku Pastika yang meninggalkan Anggaran Daerah dengan Surplus sebesar Rp 1,1 Trilyun,” tegas De Gadjah.
Denpasar, SINARTIMUR.co.id – KPU Bali kembali menggelar debat bagi Paslon Gubernur dan Wagub Bali tahun 2024. Debat yang dilaksanakan Sabtu (9/11/2024) di Bali Beach Convention Centre Sanur, Denpasar, berlangsung seru. Debat kedua yang mengusung tema “Menyikapi Dinamika Otonomi Daerah di Bali”, kedua paslon saling serang secara terbuka.
Paslon Gubernur/Wagub Bali Nomor Urut 1 menegaskan bahwa harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dilakukan. Bahkan, pembangunan nasional yang efektif dan produktif hanya dapat tercapai, jika prinsip otonomi daerah, desentralisasi dan dekonsentrasi dijalankan dengan optimal.
Paslon Gubernur/Wagub Bali Nomor Urut 1 dengan sapaan Mulia-PAS menegaskan program Satu Jalur yang diusung mencerminkan semangat untuk menyelaraskan Pembangunan Bali dengan visi Pembangunan Nasional menuju Indonesia Emas 2045.
“Hubungan yang tidak harmonis antara pusat dan daerah akan menyulitkan pembangunan. Oleh karena itu, Satu Jalur adalah langkah taktis yang bermanfaat strategis bagi Bali ditengah kondisi fiskal daerah yang sedang tidak sehat,” terangnya.
Ironisnya, kini Pemerintah Daerah menghadapi tantangan berat dengan utang yang harus dibayar, termasuk cicilan utang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 245 miliar per tahun. Apalagi, Bali mengalami Defisit Anggaran sebesar Rp 1,9 triliun pada tahun 2023.
Tak hanya itu, langkah pemerintahan saat ini juga dikritisi, lantaran mengajukan utang baru sebesar Rp 842 miliar melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali pada tahun 2024.
“Hal ini sangat kontras dengan kondisi di masa kepemimpinan Gubernur periode 2008-2018 Made Mangku Pastika yang meninggalkan Anggaran Daerah dengan Surplus sebesar Rp 1,1 triliun,” tegasnya.
Disisi lain, juga disorotipentingnya Collaborative Governance, saat sektor swasta, masyarakat dan organisasi lain diluar pemerintah berperan aktif dalam pembangunan daerah. “Kami nyatakan bahwa keterlibatan pihak-pihak diluar pemerintah harus dijaga dan dimaksimalkan, agar setiap unsur dapat ikut berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pembangunan Bali yang lebih inklusif,” paparnya.
Editor: Francelino
Sumber: Relay dari Kompas TV
