Politik

Gerindra-Golkar Walkout soal Hibah, Sutjidra Sentil DPRD: “Uang Hibah Bukan Hak Dewan! Bupati yang Berwenang”

Pesan Bupati Sutjidra:
“Hibah bukan hak otomatis anggota dewan, bukan pula Pokir yang bisa dipaksakan masuk ke dalam APBD. Kewenangan pengelolaannya berada pada pemerintah daerah dan harus dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan.”

Singaraja, SINARTIMUR .co.id – Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra akhirnya buka suara menanggapi aksi walkout anggota Fraksi Gerindra dan Golkar dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di ruang Rapat Gabung Komisi, Jumat (20/11/2026) siang.

Sutjidra menegaskan, dana hibah bukanlah hak anggota dewan, apalagi bisa diperlakukan seperti pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.

Pernyataan tegas itu sekaligus menjadi jawaban Sutjidra atas polemik penggeseran anggaran hibah DPRD Buleleng ke Tahun Anggaran 2027.

Menurut Sutjidra, pengelolaan dan pemberian hibah memiliki mekanisme tersendiri yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemberian hibah berada pada pemerintah daerah, dengan kepala daerah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam proses tersebut.

“Hibah itu bukan hak anggota dewan, karena Pokir sudah tidak dipakai sekarang. Jadi, sesuai mekanisme kewenangan pengelolaan dan pemberian hibah oleh pemerintah daerah. Kepala daerah yang diberi kewenangan untuk memberikan hibah,” tegas Sutjidra.

Sutjidra menjelaskan, dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 78 ayat (2), pokok-pokok pikiran DPRD merupakan saran dan pendapat berdasarkan hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat. Pokir tersebut menjadi bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, serta kelompok sasaran pembangunan daerah. Namun, menurut Sutjidra, mekanisme Pokir tidak bisa disamakan dengan pemberian hibah.

Ia juga merujuk Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, khususnya Lampiran Bagian 3.3.1.5 mengenai Belanja Hibah.

Dalam ketentuan tersebut, belanja hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Penganggarannya harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sedangkan usulan dan evaluasinya dilakukan melalui mekanisme pemerintah daerah.

Artinya, menurut Sutjidra, tidak ada kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengakomodasi setiap usulan hibah tanpa mempertimbangkan kebutuhan, prioritas pembangunan, kemampuan fiskal, serta ketentuan hukum.

Hibah Pernah Jadi Temuan KPK, Sutjidra Tak Mau Ambil Risiko

Alasan kehati-hatian menjadi salah satu pertimbangan utama Pemkab Buleleng menggeser anggaran hibah tersebut. Sutjidra mengungkapkan, persoalan hibah sebelumnya pernah menjadi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan, persoalan itu sempat berimbas pada sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Buleleng, termasuk pimpinan DPRD, yang dipanggil KPK untuk dimintai keterangan.

Pengalaman tersebut, kata dia, menjadi pelajaran agar pengelolaan anggaran hibah ke depan tidak kembali menimbulkan persoalan hukum.

“Pernah menjadi temuan KPK terkait dengan Pokir, itulah yang membuat kita harus berhati-hati. Jadi, saya ikut saja peraturan perundang-undangan,” tandasnya.

Sutjidra menegaskan, seluruh alokasi belanja hibah harus didasarkan pada kebutuhan daerah, prioritas pembangunan, kemampuan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD, persyaratan penerima, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia juga mengacu pada Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut mengatur tugas kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, menyusun dan mengajukan rancangan Perda APBD kepada DPRD, serta menetapkan peraturan daerah setelah memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Sementara itu, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa belanja hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Penjelasan pasal tersebut juga menyebutkan bahwa pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada kepala daerah.

Surat Kemenkeu Ikut Jadi Pegangan

Argumen Sutjidra juga diperkuat dengan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Nomor S-100/PK/2026 tertanggal 27 Oktober 2026 tentang Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional dalam Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027.

Dalam surat tersebut, pemerintah daerah diarahkan melakukan efisiensi dan pengalihan anggaran dari belanja yang tidak menjadi prioritas untuk memenuhi belanja yang bersifat wajib dan mengikat.

Salah satu pos yang disebutkan secara eksplisit adalah belanja hibah, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa, termasuk hibah kepada instansi vertikal.
Dengan demikian, Sutjidra menilai penggeseran anggaran hibah bukan semata-mata persoalan tarik-menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif. Kebijakan tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari penyesuaian prioritas belanja daerah sekaligus upaya memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap berada dalam koridor hukum.

Gerindra-Golkar Walkout, Sutjidra Sayangkan Sikap Dewan

Isu ini memanas saat rapat Banggar DPRD Buleleng bersama TAPD. Sejumlah anggota dari Fraksi Gerindra dan Golkar memilih meninggalkan ruang rapat atau walkout.

Aksi tersebut merupakan bentuk protes karena mereka menginginkan penjelasan langsung dari Bupati Buleleng terkait penggeseran dana hibah.

Kalangan anggota Banggar yang walkout menilai komitmen yang sebelumnya disampaikan Sutjidra kepada DPRD beberapa kali belum terealisasi sesuai harapan.

Namun, Sutjidra menyayangkan keputusan anggota dewan yang memilih walkout. Menurut dia, rapat tersebut baru memasuki tahap awal pembahasan sehingga masih terbuka ruang untuk mendiskusikan persoalan hibah secara lebih terperinci dalam rapat-rapat berikutnya.

Ia menilai perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan melalui komunikasi dan pembahasan bersama, bukan dengan meninggalkan forum sebelum seluruh persoalan dibicarakan secara tuntas.

Sikap eksekutif, kata Sutjidra, bukan berarti menutup pintu pembahasan atau mengabaikan aspirasi DPRD. Namun, setiap kebijakan anggaran tetap harus tunduk pada regulasi dan kemampuan keuangan daerah.

Polemik ini memperlihatkan perbedaan sudut pandang antara eksekutif dan legislatif dalam menyikapi penganggaran dana hibah DPRD Buleleng.

DPRD menghendaki kepastian atas komitmen dan usulan hibah, sedangkan eksekutif menekankan kewenangan pengelolaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, serta kehati-hatian agar tidak kembali berhadapan dengan persoalan hukum.

Bagi Sutjidra, persoalannya bukan sekadar apakah hibah untuk DPRD akan dianggarkan atau tidak. Lebih dari itu, mekanisme pemberiannya harus jelas, penerimanya harus memenuhi persyaratan, dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pesan Buapti Sutjidra pun tegas, “Hibah bukan hak otomatis anggota dewan, bukan pula Pokir yang bisa dipaksakan masuk ke dalam APBD. Kewenangan pengelolaannya berada pada pemerintah daerah dan harus dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan.”

Writer: Francelino
Editor: Francelino

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button