Legislatif

Parlementaria: Pembangunan Gedung RSUD Buleleng Masuk Propemperda Tahun 2027

Quotation:
“Dari total 12 Ranperda yang diusulkan, sebanyak 10 Ranperda disepakati untuk dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2027. Sementara dua Ranperda lainnya masih memerlukan kelengkapan dan penyesuaian lebih lanjut sesuai kebutuhan,” kata Mulyadi.

Singaraja, SINARTIMUR.co.id – DPRD Kabupaten Buleleng, Bali, menyepakati 10 rancangan peraturan daerah (Ranperda) untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama Pemerintah Kabupaten Buleleng di Ruang Gabungan Komisi DPRD Buleleng, Jumat (20/11/2026).

Dalam rapat tersebut, sebanyak 12 Ranperda diusulkan untuk masuk dalam Propemperda 2027. Namun, hanya 10 Ranperda yang disepakati untuk diprioritaskan, sedangkan dua lainnya masih membutuhkan kelengkapan dokumen dan penyesuaian lebih lanjut.

Ketua Bapemperda DPRD Buleleng, H. Mulyadi Putra, mengatakan penyusunan Propemperda merupakan tahapan penting untuk memastikan pembentukan regulasi daerah berjalan terencana dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, Propemperda menjadi pedoman bagi DPRD dan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembentukan peraturan daerah, sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan otonomi daerah, dan pembangunan.

Kesepuluh Ranperda yang disepakati masuk Propemperda 2027 meliputi Ranperda tentang Pemilihan Perbekel dan Perangkat Desa; Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD); Ranperda tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026; Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027; Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2028; Ranperda tentang RPJMD Tahun 2024–2029; Ranperda tentang Penyertaan Modal kepada Jamkrida; Ranperda tentang Pendirian BUMD Minyak dan Gas Bumi.

Dua Ranperda kembali diusulkan

Mulyadi menjelaskan, Ranperda tentang Pemilihan Perbekel dan Perangkat Desa serta Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa sebelumnya telah masuk dalam Propemperda 2026.

Namun, kedua rancangan regulasi tersebut belum dapat dibahas karena aturan yang menjadi dasar penyusunannya belum tersedia. Karena itu, keduanya kembali diusulkan untuk masuk dalam Propemperda 2027.

“Dari total 12 Ranperda yang diusulkan, sebanyak 10 Ranperda disepakati untuk dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2027. Sementara dua Ranperda lainnya masih memerlukan kelengkapan dan penyesuaian lebih lanjut sesuai kebutuhan,” kata Mulyadi.

Pembangunan gedung RSUD dibahas terpisah

Selain membahas Propemperda 2027, Bapemperda juga membahas Ranperda tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Tahun Jamak Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng.

Ranperda tersebut berkaitan dengan rencana pembangunan gedung RSUD Buleleng yang membutuhkan waktu pengerjaan selama dua tahun anggaran, yakni 2027 dan 2028.

Rancangan regulasi itu diajukan di luar Propemperda. Pembahasannya diperlukan untuk memperoleh persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah sebagai landasan penganggaran sebelum pelaksanaan kontrak tahun jamak.

Melalui pembahasan tersebut, Bapemperda berharap seluruh Ranperda yang menjadi prioritas dapat disusun secara matang, sesuai ketentuan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Buleleng.

Rapat tersebut turut dihadiri anggota DPRD Buleleng yang tergabung dalam Bapemperda, Tim Ahli DPRD, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta undangan lainnya.

Writer: Francelino
Editor: Francelino

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button