Quotation:
“Jadi agar lebih mengintensifkan lagi pola-pola kegiatannya. Jika ada regulasi yang masih perlu dilengkapi, tinggal dikoordinasikan saja sehingga potensi yang ada bisa dimaksimalkan,” tegas Sutjidra.
Singaraja, SINARTIMUR.co.id — Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali, mengevaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Triwulan III 2026. Pasalnya, realisasi PAD hingga September baru mencapai 63,33 persen atau sekitar Rp521 miliar dari proyeksi tahunan Rp823 miliar lebih.
Evaluasi tersebut dipimpin Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Wakil Bupati Gede Supriatna, Sekretaris Daerah Gede Suyasa, dan Asisten Bidang Administrasi Umum Gede Sugiartha Widiada di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng, Rabu (7/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Sekda Gede Suyasa memaparkan proyeksi PAD Kabupaten Buleleng 2026 mencapai Rp823 miliar lebih.
Sementara itu, target capaian hingga Triwulan III ditetapkan sebesar 75 persen atau sekitar Rp617 miliar lebih. Artinya, masih terdapat selisih sekitar Rp96 miliar dari target Triwulan III yang perlu dikejar hingga akhir tahun.
Sejumlah sektor masih di bawah target
Pemkab Buleleng kemudian menelaah sejumlah sektor pemungutan retribusi yang realisasinya masih berada di bawah target. Salah satunya sektor kesehatan. Realisasi PAD di Puskesmas Busungbiu II baru mencapai 56,82 persen.
Menurut Pemkab Buleleng, rendahnya capaian tersebut antara lain dipengaruhi jumlah kunjungan pasien umum yang lebih rendah dibandingkan pasien peserta BPJS.
Kondisi tersebut sekaligus disebut sebagai salah satu indikator meningkatnya tingkat kesehatan masyarakat.
Sektor lain yang menjadi perhatian adalah retribusi Rumah Potong Hewan. Hingga periode Januari-Juli 2026, realisasinya baru mencapai 59,01 persen. Pemkab menilai sektor tersebut masih memiliki ruang untuk meningkatkan pendapatan pada tahun anggaran mendatang.
Retribusi parkir baru 34,55 persen
Capaian lebih rendah terlihat pada sektor retribusi parkir di tepi jalan umum.
Hingga Triwulan III 2026, realisasinya baru mencapai 34,55 persen atau sekitar Rp2,5 miliar dari target Rp7,5 miliar.
Sementara itu, retribusi pelayanan persampahan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bengkala baru mencapai 54,27 persen atau sekitar Rp1,8 miliar. Pemkab menjelaskan, penurunan volume sampah yang masuk ke TPA menjadi salah satu faktor yang memengaruhi capaian tersebut.
Kondisi itu terjadi seiring penerapan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali mengenai pemilahan sampah dari sumbernya serta optimalisasi pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Unit (BSU) di desa-desa.
Potensi pendapatan dari sektor pariwisata
Dari sektor pariwisata, Pemkab Buleleng juga menyoroti potensi pendapatan yang belum optimal.
Potensi tersebut antara lain berasal dari pemanfaatan kios dan tempat usaha di kawasan Dermaga Pelabuhan Tua dan Pantai Penimbangan.
Bupati Sutjidra meminta seluruh perangkat daerah pengelola PAD segera melakukan langkah percepatan untuk mengejar target hingga akhir 2026. Ia juga meminta perangkat daerah melakukan inovasi sekaligus mengevaluasi regulasi yang dinilai masih menghambat optimalisasi potensi pendapatan.
“Jadi agar lebih mengintensifkan lagi pola-pola kegiatannya. Jika ada regulasi yang masih perlu dilengkapi, tinggal dikoordinasikan saja sehingga potensi yang ada bisa dimaksimalkan,” tegas Sutjidra.
Diminta laporkan realisasi secara real-time
Untuk memperkuat pengawasan, Sekda Gede Suyasa menginstruksikan seluruh perangkat daerah yang menangani pemungutan retribusi agar melaporkan perkembangan realisasi pendapatan secara real-time.
Langkah tersebut dilakukan agar perkembangan capaian PAD dapat dipantau secara berkala dan kendala di masing-masing sektor segera ditindaklanjuti.
Pemkab Buleleng menargetkan percepatan realisasi PAD sehingga capaian pendapatan hingga akhir 2026 dapat mendekati target yang telah ditetapkan.
Writer: Francelino
Editor: Francelino
