Gubernur Koster Terima Banggar DPR RI, Minta Dukungan APBN untuk Infrastruktur Strategis Bali

Quotation:
“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Koster.

Denpasar, SINARTIMUR.co.id – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong peningkatan dukungan pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Bali. Dukungan tersebut dinilai penting mengingat posisi Bali sebagai destinasi pariwisata internasional sekaligus salah satu daerah yang berkontribusi besar terhadap penerimaan devisa negara.

Hal itu disampaikan Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10).

Koster mengapresiasi kunjungan tersebut. Menurut dia, pertemuan itu menjadi momentum untuk menyampaikan secara langsung karakteristik, kebutuhan, dan tantangan pembangunan Bali kepada DPR RI.

Ia menjelaskan, pembangunan Bali memiliki karakteristik khusus karena pulau tersebut merupakan satu kesatuan wilayah yang mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan. Pembangunan Bali dilaksanakan dengan prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola”, sejalan dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

Karena itu, menurut Koster, kebutuhan pembangunan Bali tidak dapat dihitung hanya berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Perhitungan juga perlu mempertimbangkan beban Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.

Sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, yang terdiri atas sekitar 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik. Sementara itu, pada 2024, devisa pariwisata Bali tercatat sekitar Rp 176 triliun atau sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp 319,9 triliun.

“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Koster.

Dorong Infrastruktur Strategis

Koster mengatakan pertumbuhan pariwisata perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan dan transportasi publik, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, energi, pelabuhan, serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya.

Bali, lanjut dia, masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kemacetan, keterbatasan transportasi publik dan air bersih, persoalan sampah, serta kesenjangan pembangunan antara kawasan Bali Selatan atau Sarbagita dan wilayah lainnya.

Karena itu, Koster berharap alokasi TKD untuk Bali dapat ditingkatkan, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis yang memiliki dimensi kepentingan nasional.

“Kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis. Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah,” tegasnya.

Sejumlah proyek yang diharapkan mendapat dukungan APBN antara lain pembangunan dan peningkatan jalan nasional serta konektivitas antarkawasan. Termasuk di dalamnya konektivitas Singaraja-Mengwi, Jalan Lingkar Bali, konektivitas Klungkung-Karangasem dan Karangasem-Buleleng, serta konektivitas Nusa Penida.

Koster juga mengusulkan dukungan untuk pembangunan jembatan Nusa Ceningan-Nusa Lembongan serta pengembangan infrastruktur pelabuhan dan angkutan logistik di Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa.

Selain konektivitas, dukungan pemerintah pusat juga diperlukan untuk penyediaan air bersih melalui SPAM Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab. Pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir serta pengembangan energi bersih juga dinilai penting untuk menjaga kualitas lingkungan dan mendukung pariwisata Bali yang berkelanjutan.

Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi

Koster menekankan pembangunan infrastruktur tidak hanya ditujukan untuk memperkuat kawasan yang selama ini menjadi pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga mendorong pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh Bali.

“Pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.

Menurut Koster, orientasi pembangunan Bali bukan semata-mata meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Pemerintah Provinsi Bali juga ingin memastikan pariwisata berkembang dengan tetap menjaga kualitas dan keberlanjutannya.

“Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Banggar Jelaskan Skema Anggaran

Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menjelaskan, kunjungan kerja tersebut bertujuan menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait kebijakan penerimaan serta pengalokasian TKD dalam APBN.

Syarief menampik anggapan bahwa terjadi penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat kepada daerah. Menurut dia, sebagian anggaran kini dialokasikan melalui program-program strategis nasional yang manfaatnya tetap dirasakan oleh daerah.

Ia mencontohkan dukungan pembiayaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu serta pembangunan infrastruktur melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres).

“Sebenarnya bukan penurunan. Banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Contohnya, kewenangan daerah seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” jelasnya.

Banggar DPR RI juga mengapresiasi paparan Pemerintah Provinsi Bali mengenai karakteristik, potensi, dan tantangan pembangunan daerah tersebut.

Bali dinilai memiliki posisi strategis bagi perekonomian nasional, terutama melalui sektor pariwisata. Upaya mempertahankan pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan juga dinilai penting karena keberlanjutan sektor tersebut berkaitan erat dengan kualitas lingkungan, infrastruktur, pelayanan, serta kelestarian budaya Bali.

Writer: Francelino
Editor: Francelino