Quotation:
“Setiap keputusan harus didasarkan pada data yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ucap Gubernur Koster.
Denpasar, SINARTIMUR.co.id — Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya penggunaan data sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah mendukung dan memanfaatkan hasil Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Pernyataan tersebut disampaikan Koster saat menghadiri Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar, Sabtu (11/7/2026).
“Kita harus menjadikan data sebagai dasar yang pasti dan akurat dalam menyusun perencanaan pembangunan. Dengan data yang benar, pemetaan anggaran dan kebijakan akan lebih tepat sasaran,” ujar Koster.
Ia juga mengajak seluruh kepala daerah di Bali beserta jajarannya mendukung pelaksanaan sensus, sekaligus meminta masyarakat memberikan informasi yang benar dan akurat kepada petugas.
Menurut Koster, Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya mendata unit usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha besar, tetapi juga memperbarui data ekonomi keluarga. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Dengan pembaruan data ekonomi keluarga, kita dapat mengetahui keterkaitan antara aktivitas usaha, kesejahteraan rumah tangga, serta dinamika ekonomi yang terjadi di tingkat masyarakat,” katanya.
Ia menilai Bali memerlukan data berkualitas karena memiliki struktur ekonomi yang khas dengan bertumpu pada sektor pariwisata, pertanian, perikanan, perdagangan, industri kreatif, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hasil sensus diharapkan mampu memotret struktur usaha, persebaran aktivitas ekonomi, produktivitas sektor-sektor ekonomi, perkembangan UMKM, daya saing daerah, hingga kondisi ekonomi keluarga.
Koster juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali agar menjadikan hasil Sensus Ekonomi 2026 sebagai salah satu basis utama dalam penyusunan kebijakan, program pembangunan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan.
“Setiap keputusan harus didasarkan pada data yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Selain itu, pelaksanaan sensus di Bali dimulai lebih awal sebagai langkah antisipasi agar tidak beririsan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Koster menyampaikan apresiasi kepada Kepala BPS RI atas penyesuaian jadwal tersebut sehingga pelaksanaan sensus dan kegiatan keagamaan masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Sementara itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Sensus Ekonomi merupakan instrumen strategis yang menjadi kompas pembangunan nasional. Menurut dia, kualitas data akan menentukan ketepatan arah pembangunan.
Ia mengingatkan ribuan petugas sensus di Bali agar memastikan tidak ada unit usaha maupun data yang terlewat selama proses pencacahan berlangsung.
Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan menambahkan, sensus diharapkan menghasilkan basis data ekonomi yang lebih lengkap dan kuat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Sebagai agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur dan kondisi perekonomian Indonesia. Data yang dihasilkan menjadi dasar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.
Di Bali, sebanyak 3.774 petugas sensus akan melakukan pencacahan secara langsung dari rumah ke rumah selama dua bulan, mulai 8 Juni hingga 31 Agustus 2026. Berdasarkan estimasi BPS, terdapat sekitar 647.337 unit usaha di seluruh Bali yang terdiri atas 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah, dan 632.956 usaha mikro dan kecil.
Secara keseluruhan, sasaran pendataan mencapai sekitar 1,71 juta unit usaha dan keluarga. Pemerintah Provinsi Bali berharap hasil sensus tersebut menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat, terukur, dan berkelanjutan sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Penguatan komitmen bersama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Bali ditandai dengan prosesi penancapan kayon sebagai simbol dimulainya gerakan bersama membangun Bali berbasis data.
Writer: Francelino
Editor: Francelino
