Hebatnya Lobi Pak Gubernur Koster, 9 Program Strategis Tembus Senayan

Quotation:
“DPR menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Bali. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga diwajibkan menyelesaikan persoalan lahan dan administrasi agar proyek dapat berjalan lancar,” tukas Lasarus.

Denpasar, SINARTIMUR.co.id – Publik Bali bahkan nasional harus mengakui kehebatan lobin Gubernur Bali Wayan Koster. Dengan gaya khasnya dan pengalaman di Senayan selama tiga periode, Gubernur Koster mampu menaklukkan Senayan dan sejumlah program strategis yang diusulkannya langsung mendapat dukungan dan persetujuan dari Komisi V DPR RI.

Ya, setidaknya ada sembilan program strategis dan usulan Pemprov Bali dibawah kepemimpinan Gubernur Koster yang mendapat dukungan DPR RI.

Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Dahsyatnya lagi, Komisi V DPR RI mewajibkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah Provinsi Bali untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait dengan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bali.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, bersama Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menekankan poin-poin program strategis Provinsi Bali itu antara lain: Kepastian pengerjaan Ruas Toi Mengwi-Gilimanuk; Pembangunan Jalan Strategis di Provinsi Bali; Penanganan dan pengendalian banjir; maupun Penanganan dan pengendalian abrasi pantai secara terpadu.

Ada juga soal ketersediaan Air Bersih dengan memanfaatkan dukungan pasokan sumber-sumber air baku; Pembangunan pelabuhan angkutan logistik dan terminal logistik yang melayani beberapa wilayah agar tidak membebani infrastruktur jalan di Provinsi Bali; Penanganan sampah dengan memanfaatkan teknologi dan berkelanjutan; Percepatan pembangunan, rehabilitasi, serta operasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi yang mendukung kedaulatan pangan; berikut Pembangunan sarana prasarana strategis pendukung pariwisata lainnya.

DPR menekankan bahwa seluruh usulan Pemerintah Provinsi Bali harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat. Fokus utama mencakup pembangunan infrastruktur strategis, transportasi, serta penanganan berbagai persoalan krusial yang dinilai semakin mendesak di Pulau Dewata. Permintaan DPR ini muncul setelah Gubernur Bali memaparkan secara komprehensif kondisi, potensi, sekaligus tantangan yang dihadapi daerahnya. Dalam pemaparannya, Bali ditegaskan sebagai destinasi pariwisata utama dunia yang memiliki peran besar dalam perekonomian nasional.

Hal Lain untuk Atasi Kemacetan di Pelabuhan Dengan luas wilayah sekitar 5.590 kilometer persegi dan jumlah penduduk mencapai 4,4 juta jiwa, Bali memiliki kekayaan budaya yang kuat serta daya tarik wisata yang tinggi. Dalam satu dekade terakhir, jumlah wisatawan terus meningkat, bahkan pada tahun 2025 mencapai 16,3 juta orang, terdiri dari wisatawan domestik dan mancanegara. Kontribusi Bali terhadap pariwisata nasional juga sangat signifikan. Sekitar 45,8 persen wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia memilih Bali sebagai tujuan utama. Bahkan, sektor pariwisata Bali menyumbang sekitar 55 persen devisa pariwisata nasional.

Meski demikian, di balik capaian tersebut, berbagai tantangan serius turut dihadapi. Mulai dari alih fungsi lahan pertanian, meningkatnya volume sampah, kerusakan lingkungan, hingga ancaman ketersediaan air bersih. Selain itu, persoalan kemacetan, keterbatasan transportasi publik, hingga tekanan sosial akibat aktivitas ekonomi juga menjadi perhatian. Menanggapi kondisi tersebut, Pak Yan mengusulkan sejumlah program prioritas yang dinilai mendesak untuk segera direalisasikan. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah kepastian pembangunan Jalan Tol Mengwi–Gilimanuk. Proyek tol ini dinilai sangat strategis karena akan menghubungkan wilayah barat dan selatan Bali, sekaligus memperlancar distribusi logistik dan mobilitas wisatawan. DPR pun menegaskan agar proyek ini mendapatkan kepastian pengerjaan.Informasi budaya Bali

Catatkan Kinerja Positif di Triwulan I 2026 Selain tol, pembangunan jalan strategis di berbagai wilayah Bali juga menjadi prioritas. Proyek tersebut meliputi pembangunan underpass, jalan penghubung antarwilayah, hingga pengembangan jaringan jalan lingkar Bali. Tak hanya itu, DPR juga menyoroti pentingnya penanganan banjir dan abrasi pantai secara terpadu. Permasalahan ini dinilai berpotensi mengganggu stabilitas lingkungan serta aktivitas pariwisata jika tidak segera ditangani. Ketersediaan air bersih juga menjadi isu krusial yang mendapat perhatian serius. DPR meminta agar pemerintah pusat mendukung program distribusi air bersih yang memanfaatkan berbagai sumber air seperti Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab. Di sektor lingkungan, pengelolaan sampah berbasis teknologi juga menjadi fokus utama. Pemerintah Provinsi Bali telah merancang program pengolahan sampah menjadi energi listrik yang ditargetkan mulai dibangun pada 2026 dan beroperasi pada 2028. Sementara itu, pembangunan pelabuhan angkutan logistik di sejumlah titik seperti Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa juga menjadi bagian dari usulan strategis. Infrastruktur ini diharapkan dapat mengurangi beban jalan raya serta meningkatkan efisiensi distribusi barang. DPR juga menekankan pentingnya pembangunan terminal logistik di wilayah Mengwi dan Ketewel sebagai bagian dari sistem distribusi yang terintegrasi. Dalam pemaparannya, Menteri Perhubungan menyampaikan sejumlah program untuk mengatasi kemacetan di Bali, termasuk rencana pengembangan transportasi laut berupa taksi laut dari Bandara Ngurah Rai menuju kawasan Nusa Dua dan Canggu.

Selain itu, pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang juga menjadi bagian dari upaya memperkuat infrastruktur transportasi laut di Bali.

Sementara itu, Menteri PUPR menyampaikan komitmen dalam mendukung pembangunan embung, pengendalian abrasi pantai, penanganan banjir, serta perbaikan infrastruktur jalan. Pemerintah juga memastikan keberlanjutan proyek Tol Gilimanuk–Mengwi.

Seluruh pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI sepakat bahwa Bali merupakan tulang punggung devisa pariwisata nasional. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur di Bali tidak bisa dilakukan secara biasa, melainkan membutuhkan percepatan dengan skema khusus. DPR menilai bahwa tanpa langkah cepat dan terintegrasi, daya saing pariwisata Bali berpotensi menurun, terutama di tengah persaingan dengan negara lain seperti Thailand dan Malaysia.

“DPR menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Bali. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga diwajibkan menyelesaikan persoalan lahan dan administrasi agar proyek dapat berjalan lancar,” tukas Lasarus.

Writer: Francelino
Editor: Frncelino