Kondisi Keuangan Tahun 2026 Defisit Bupati Sutjidra Lakukan Efesiensi

Quotation:
“Tingginya porsi belanja pegawai mempersempit ruang fiskal. Kita harus mengambil langkah efisiensi agar keuangan daerah tetap stabil,” ucap Bupati Sutjidra.

Singaraja, SINARTIMUR.co.id – Pemkab Buleleng, Bali, terpaksa mengambil langkah efisiensi anggaran sebagai respons atas tekanan fiskal yang cukup berat pada tahun anggaran 2026. Kebijakan tersebut mencakup rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) selama satu tahun penuh, karena adanya kekurangan anggaran mencapai sekitar Rp 50 miliar dalam proyeksi APBD 2026.

Kondisi defisit tersebut dipicu oleh menurunnya dana transfer ke daerah sebesar Rp 25,17 miliar serta penyusutan Bagi Hasil Pajak (BHP) dari Provinsi Bali yang diperkirakan berkurang sekitar Rp 30 miliar. Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra menyampaikan, upaya efisiensi perlu dilakukan mengingat belanja pegawai saat ini menghabiskan sekitar 43 persen APBD, termasuk pembayaran gaji PPPK yang sepenuhnya ditanggung pemerintah daerah.

“Tingginya porsi belanja pegawai mempersempit ruang fiskal. Kita harus mengambil langkah efisiensi agar keuangan daerah tetap stabil,” ujar Sutjidra.

Menurutnya, pemangkasan terbesar akan diarahkan pada TPP ASN, termasuk potongan 50 persen untuk TPP gaji ke-13 dan ke-14. Meski begitu, kebijakan itu tidak akan diterapkan secara merata.

“Pegawai golongan kecil tidak akan dipotong. Yang terdampak adalah pejabat tertentu, terutama pejabat yang baru dilantik. Saya pribadi merasa tidak enak, tapi ini langkah perlu untuk menyelamatkan APBD,” tegasnya.

Selain pemangkasan TPP, efisiensi juga akan menyasar anggaran operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Belanja makan-minum, alat tulis kantor (ATK), dan perjalanan dinas dipangkas besar-besaran.

“Anggaran makan-minum dipotong sampai 75 persen, begitu juga ATK dan perjalanan dinas. Namun program strategis daerah tetap berjalan,” kata Sutjidra.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya mengatakan langkah yang diambil pemotongan TPP ASN sebagai pilihan terakhir yang harus dihormati dan dijalankan bersama demi menjaga keberlanjutan pembangunan.

“Kita selalu menghormati strategi dan kebijakan pemerintah. Dalam penetapan APBD, segala risiko harus kita hadapi bersama, dan penyelesaiannya pun harus berdasarkan pertimbangan yang matang,” ujarnya, Selasa (9/12/2025).

Ngurah Arya menegaskan, DPRD memahami bahwa pemerintah tidak akan mengambil keputusan pemotongan tunjangan bila masih tersedia alternatif solusi lainnya.

“Apabila ini menjadi keputusan terakhir, kita menghormati bersama-sama. Bagi ASN, mari kita ikut menyukseskan pembangunan Buleleng walaupun ada pengurangan tunjangan,” tambahnya.

Ia berharap situasi fiskal dapat membaik pada tahun berikutnya.

“Kami berharap tahun depan tidak ada lagi kebijakan seperti ini, terutama terkait nafkah ASN. Itu harapan kami dari DPRD Kabupaten Buleleng,” pungkasnya.

Writer/Editor: Francelino