Diskusi Akhir Tahun KJB: Minta Naikan Tunjangan Perumahan dan Transportasi, Dewan “Dilawar” Penasehat KJB
Quotation:
Kami mendapat informasi bahwa di tengah Pemkab Buleleng melakukan efisiensi anggaran, justru Dewan minta kenaikan tunjangan perumahan dan tunjangan transprotasi rata-rata Rp 15 juta perbulan setiap anggota Dewan. Dimana hati nurani Dewan? Kok teganya menari-nari di atas penderitaan ASN yang TPPnya dipotong untuk menutupi kekurangan?” serang Franz.
Singaraja, SINARTIMUR.co.id – Komunitas Jurnalis Buleleng (KJB) kembali menggelar Diskusi Akhir Tahun yang bertajuk “Strategi Pembiayaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Percepatan Pembangunan Kabupaten Buleleng” di penghujung tahun 2025 bertempat di Krisna Beach Street, Selasa (16/12/2025).
Kegiatan tahunan yang telah memasuki tahun ke-17 ini dihadiri langsung oleh Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra, jajaran perangkat daerah, akademisi, serta insan pers.
Menariknya, dalam diskusi itu isu terbaru dan terhangat ” pemotongan TPP ASN” diangkat. bersamaan dengan itu muncul pula informasi bahwa di saat Pemkab Buleleng sedang kesulitan anggaran justru anggota DPRD Buleleng minta menaikkan tunjangan perumahan dan transportasi sebesar Rp 15 juta per bulan per anggota.
Nah, begitu sesi tanya jawab, pendiri/penasehat KJB Francelino Xavier Ximenes Freitas langsung menyerang Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra dan Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya.
Pria yang akrab disapa Franz memuji upaya terobosan untuk menutupi kekurangan anggaran akibat pemotongan dana transfer dari Pusat dan Pemprov Bali sebesar Rp 55 miliar lebih. Sayang, ungkap Franz, dalam upaya mencari solusi untuk menutupi anggaran yang kurang itu, Bupati Sutjidra bersikap tidak adil dan terkesan adalah “perselingkuhan” politik anggaran antara Bupati Buleleng dengan DPRD Buleleng.
“Saya salut dengan upaya dan cara Pak Bupati untuk menutupi kekurangan anggaran, namun tidak adil karena Pak Bupati hanya berani memotong TPP ASN saja, sedangkan anggaran Dewan tidak terkena potongan itu. Apakah Bapak Bupati takut potong anggaran dewan. Jangan sampai terjadi “perselingkuhan” politik anggaran, ASN dikorbankan, sedang dewan menari-nari di atas penderitaan ASN,” kritik Franz yang membuat para peserta diskusi kaget dengan kritik keras dari Franz tersebut.
Sejurus kemudian, Franz mengarahkan serangannya kepada Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya. “Kami mendapat informasi bahwa di tengah Pemkab Buleleng melakukan efisiensi anggaran, justru Dewan minta kenaikan tunjangan perumahan dan tunjangan transprotasi rata-rata Rp 15 juta perbulan setiap anggota Dewan. Dimana hati nurani Dewan? Kok teganya menari-nari di atas penderitaan ASN yang TPPnya dipotong untuk menutupi kekurangan?” serang Franz.
Menanggapi kritik keras dari Franz, Bupati Sutjidra menjelaskan bahwa ASN golongan kecil tidak terkena pemotongan TPP. ”Biar diluruskan, ya. ASN yang golongan kecil tidak kena pemotongan TPP, yang dipotong TPPnya yang eselon besar,” ucap Bupati Sutjidra.
Sementara Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya terkesan kelabakan terhadap kritik Franz dengan menyatakan, “Kami di Dewan tidak minta, tetapi semuanya sesuai UU. Yang pasti ada pemotongan.”
Pada bagian lain, Bupati Sutjidra mengapresiasi konsistensi KJB dalam menghadirkan ruang dialog antara pemerintah, jurnalis, dan masyarakat. Menurutnya, diskusi akhir tahun yang rutin digelar KJB merupakan tradisi positif yang jarang ditemui di daerah lain.
“Ini sesuatu yang luar biasa dan mungkin hanya ada di Buleleng. Komunitas jurnalis di sini sangat aktif, berkolaborasi dengan pemerintah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol melalui kritik yang membangun,” ujar Sutjidra.
Dalam paparannya, Sutjidra mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Buleleng, khususnya keterbatasan fiskal. Dengan wilayah terluas di Bali, jumlah penduduk terbanyak, serta angka kemiskinan yang masih relatif tinggi, Buleleng membutuhkan ruang fiskal yang memadai untuk menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan.
Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Sutjidra menegaskan birokrasi Pemkab Buleleng tetap bekerja dengan integritas. Efisiensi anggaran justru diharapkan mendorong lahirnya inovasi baru dalam pembiayaan pembangunan daerah.
Selain strategi pembiayaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi fokus utama. Sutjidra menilai sektor pendidikan masih perlu didorong untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Buleleng. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah memperjuangkan dana pusat untuk revitalisasi sekolah. “Dengan keterbatasan anggaran daerah, kami melakukan pendekatan ke pusat. Hasilnya, sebanyak 59 sekolah mendapat revitalisasi dengan nilai hampir Rp. 40 miliar. Ini harus selesai tepat waktu karena dananya besar dan waktunya terbatas,” jelasnya.
Ke depan, Pemkab Buleleng juga berencana merintis pendidikan vokasi, khususnya program diploma yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja. Rencana tersebut akan dibahas bersama perguruan tinggi sebagai upaya menyiapkan SDM yang siap kerja, terutama di bidang kesehatan.
Sementara itu, Presiden KJB I Putu Nova Anita Putra menyampaikan bahwa Diskusi Akhir Tahun merupakan agenda rutin KJB sejak didirikan oleh para jurnalis senior di Buleleng. Forum ini menjadi wadah strategis bagi publik dan insan pers untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta kritik terhadap kebijakan pembangunan daerah.
“Diskusi akhir tahun ini adalah ruang publik. Insan pers memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, tidak hanya melalui karya jurnalistik, tetapi juga dengan menampung aspirasi dan menyampaikannya kepada pemerintah,” ungkap Nova.
Pihaknya berharap hasil diskusi tersebut dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan agar lebih efektif, tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Presiden KJB juga menyerahkan piagam penghargaan kepada tiga narasumber, yakni Bupati Buleleng, Ketua DPRD Buleleng, serta pengusaha kelahiran Buleleng Ajik Kresna.
Writer/Editor: Tim SINARTIMUR.co.id
