Buleleng Tahbiskan Diri Sebagai Pioner Implementasikan Integrasi Layanan Primer di Bali
Quotation:
“Puskesmas Buleleng III dipilih sebagai pusat implementasi GF-RSSH, dengan harapan keberhasilan di sana dapat menjadi rujukan bagi seluruh Indonesia,” ucap Sekdis Kesehatan, Nyoman Budiastawan.
Lovina, SINARTIMUR.co.id – Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali mengukuhkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Buleleng menahbaiskan diri sebagai kabupaten pertama di Bali yang secara progresif mengimplementasikan Integrasi Layanan Primer (ILP) sebagai fondasi utama pelayanan kesehatan. Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari Global Fund, sebuah lembaga internasional terkemuka yang berfokus pada kesehatan.
Rapat koordinasi lintas program dan sektor yang digelar di Hotel Aneka, Lovina, Singaraja, Rabu (27/8/2025), menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara berbagai pihak. Sejak diluncurkan pada 17 Mei 2024, sebanyak 20 Puskesmas di Buleleng telah mengadopsi konsep ILP. Konsep ini memprioritaskan pendekatan berbasis siklus hidup, dengan mengandalkan peran krusial Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Posyandu sebagai garda terdepan layanan.
Implementasi ILP di Buleleng selaras dengan regulasi nasional, termasuk UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Buleleng pun terpilih menjadi salah satu lokasi program Global Fund Resilient and Sustainable System for Health (GF-RSSH) tahun ini. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap inisiatif Buleleng sebagai model yang dapat ditiru tularkan.
Sekretaris Dinas Kesehatan Buleleng, Nyoman Budiastawan, mengungkapkan optimisme tinggi terhadap kolaborasi ini. “Dengan dukungan hibah Global Fund, kami berharap pelaksanaan ILP di Buleleng, khususnya di Puskesmas Buleleng III yang mencakup wilayah Alasangker dan Jinengdalem, dapat berjalan maksimal dan berkesinambungan,” ujarnya.
Puskesmas Buleleng III dipilih sebagai pusat implementasi GF-RSSH, dengan harapan keberhasilan di sana dapat menjadi rujukan bagi seluruh Indonesia. Pemerintah pusat menargetkan 15 kabupaten/kota pada tahun 2024, 15 daerah pada 2025, dan 10 daerah pada 2026 akan mengadopsi program serupa.
Melalui sinergi kuat ini, diharapkan seluruh pihak terkait dapat berperan aktif untuk mewujudkan pembangunan kesehatan masyarakat yang optimal dan berkelanjutan.
Writer/Editor: Francelino
