Quotation:
“Pers yang berdaulat adalah pers yang mampu menjaga relevansi, profesionalisme, dan integritas di tengah perubahan zaman. Tanpa ekosistem media yang sehat, kualitas demokrasi dan pembangunan akan terancam,” ucap Menko Muhaimin.
Serang-Banten, SINARTIMUR.co.id — Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Kota Serang, Provinsi Banten, tanggal 9 Februari 2026, terasa hampar karena tidak dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.
HPN ke-80 Tahun 2026 ini hanya dihadiri dan dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mewakili Presiden Prabowo Subianto. Menko Muhaimin didampingi Menteri Komdigi, Meutya Viada Hafid.
Akibatnya, banyak delegasi SMSI dan PWI dari daerah kecewa dan sebagian langsung meninggalkan lokasi acara dan pulang kembali ke daerah masing-masing.
Suasana di hotel tempat para delegasi SMSI dan PWI dari daerah mulai tidak nyaman sehari sebelumnya ketika mendapati kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak hadir pada puncak peringatan HPN ke-80 Tahun 2026. Banyak kritikan dialamatkan kepada panitia nasional HPN terutama Dewan Pers. Karena dinilai tidak mampu melobi Istana untuk menghadirkan Presiden Prabowo Subianto pada puncak peringatan HPN ke-80 Tahun 2026.
“Lemah sekali komunikasi dan lobi dari Dewan Pers. Masak acara sebesar ini, Dewan Pers tidak mampu menghadirkan Presiden,” kritik salah satu petinggi SMSI dari Bali.
Apa kata Menko Muhaimin tentang peranan pers? Dalam pidatonya, Muhaimin menegaskan bahwa pers yang profesional, independen, dan berkelanjutan merupakan syarat utama bagi demokrasi yang sehat dan pembangunan nasional yang kokoh.
“Pers yang berdaulat adalah pers yang mampu menjaga relevansi, profesionalisme, dan integritas di tengah perubahan zaman. Tanpa ekosistem media yang sehat, kualitas demokrasi dan pembangunan akan terancam,” ucap Menko Muhaimin.
Menurut Menko Muhaimin, saat ini pers Indonesia berada di persimpangan sejarah. Di satu sisi, teknologi digital dan AI membuka peluang besar dalam produksi informasi. Namun, di sisi lain, disrupsi tersebut membawa risiko serius, seperti banjir informasi tak terverifikasi, polarisasi sosial, serta tekanan ekonomi terhadap industri media.
Kata Menko dari PKB itu, dominasi platform digital global telah menggerus model bisnis media konvensional dan menyedot belanja iklan, menyebabkan banyak media mengalami penurunan kapasitas dan pengurangan tenaga kerja.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan menjadi beban insan pers semata. Negara tidak boleh abai. Pemerintah memandang pers sebagai mitra strategis dalam membangun kesadaran publik dan memperkuat kohesi sosial,” tandas Menko Muhaimin.
Muhaimin menyampaikan komitmen pemerintah bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi kritik yang konstruktif. Sebab, kata dia, pers harus menjadi mitra korektif dalam demokrasi, bukan sekadar penggembira.
“Kritik dari pers adalah vitamin demokrasi. Pemerintah tidak anti kritik, justru membutuhkannya,” katanya.
Hasil Konvensi Nasional
Sebelum sebelumnya digelar Konvensi Nasional Media Massa di Hotel Aston Serang, membahas tantangan dan arah masa depan jurnalisme di era digital dan AI.
Konvensi Nasional Media Massa menelorkan deklarasi yang diberi nama Deklarasi Kemerdekaan Pers Indonesia. Dalam deklarasi itu ditegaskan kembali komitmen insan pers terhadap: independensi media; profesionalisme dan etika jurnalistik; tanggung jawab sosial; Literasi digital dan verifikasi informasi
Gubernur Banten, Andra Soni, menyambut baik penyelenggaraan HPN di daerahnya dan menegaskan bahwa pers merupakan mitra strategis pembangunan daerah dan demokrasi lokal. ” Pers merupakan mitra strategis pembangunan daerah dan demokrasi lokal. Pers nasional merupakan warisan berharga bagi bangsa,” ucap Gubernur Andra Soni.
Writer: Francelino
Editor: Francelino
