Inklusi Keuangan Bali 96,24 Persen, Giri Prasta Tagih Dampak Nyata bagi Rakyat

Quotation:
“Tujuan kita adalah bagaimana menyinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, mulai dari UMKM, pertanian, nelayan, pariwisata, dan sektor lainnya. Ini harus dievaluasi secara matang agar benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ucap Giri Prasta.
Denpasar, SINARTIMUR.co.id – Tingkat inklusi keuangan masyarakat Bali mencapai 96,24 persen pada 2026. Namun, tingginya akses terhadap layanan keuangan tersebut perlu diikuti kemampuan masyarakat memanfaatkan pembiayaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.
Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tidak hanya berorientasi pada perluasan akses layanan keuangan, tetapi juga memastikan pembiayaan benar-benar menyentuh sektor produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Giri Prasta saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Bali Tahun 2026 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/11/2026).
Menurut Giri Prasta, keberhasilan program TPAKD tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan atau tingginya angka akses keuangan. Ukuran yang lebih penting adalah dampaknya terhadap produktivitas usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan kita adalah bagaimana menyinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, mulai dari UMKM, pertanian, nelayan, pariwisata, dan sektor lainnya. Ini harus dievaluasi secara matang agar benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Inklusi Tinggi, Pembiayaan Produktif Jadi Tantangan
Giri Prasta menilai akses terhadap layanan keuangan formal merupakan salah satu faktor penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
Karena itu, perluasan pembiayaan harus diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi, seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertanian, perikanan, industri kerajinan, perdagangan, serta pariwisata.
Namun, kemudahan memperoleh layanan keuangan juga harus dibarengi peningkatan literasi keuangan, pemahaman risiko, dan perlindungan konsumen.
Masyarakat, kata dia, tidak cukup hanya memiliki akses terhadap produk perbankan maupun pembiayaan. Mereka juga harus memahami cara memanfaatkannya secara aman, bijak, dan produktif.
Giri Prasta kemudian menyampaikan empat arahan strategis untuk memperkuat kinerja TPAKD.
Pertama, seluruh TPAKD diminta mengevaluasi program sepanjang 2026 secara objektif dan menyeluruh. Evaluasi harus mengukur capaian, manfaat, serta dampak program bagi masyarakat, bukan sekadar menghitung jumlah kegiatan.
Kedua, memperkuat koordinasi antara TPAKD tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Program yang terbukti berjalan baik di suatu daerah diharapkan dapat direplikasi dengan menyesuaikan potensi dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Ketiga, memperluas pembiayaan produktif yang tepat sasaran, terutama bagi UMKM, petani, nelayan, pelaku industri kerajinan, dan kelompok usaha lainnya.
Dukungan tersebut juga harus disertai pendampingan, peningkatan kapasitas usaha, serta fasilitasi pemasaran agar penerima pembiayaan tidak hanya memperoleh tambahan modal, tetapi juga memiliki peluang mengembangkan usahanya.
Keempat, menyusun program kerja TPAKD 2027 yang lebih terarah dan terukur. Setiap program harus memiliki sasaran, indikator keberhasilan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.
Giri Prasta berharap program TPAKD tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi mampu menjawab persoalan riil masyarakat dalam mengakses pembiayaan.
Ekonomi Bali Tumbuh 5,82 Persen
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali Parjiman memaparkan bahwa perekonomian Bali pada triwulan III 2026 tumbuh 5,82 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,47 persen.
Kinerja ekonomi tersebut turut didukung sektor jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi melalui penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran kredit.
Berdasarkan data hingga September 2026, aset perbankan berdasarkan lokasi bank di Bali mencapai Rp 247,46 triliun atau tumbuh 4,84 persen secara tahunan.
Penyaluran kredit tercatat Rp 126,90 triliun, meningkat 7,78 persen. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 217,02 triliun atau tumbuh 4,21 persen.
Adapun rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) berada pada level 2,34 persen.
Dari sisi literasi dan inklusi keuangan, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 menunjukkan tingkat literasi keuangan masyarakat Bali mencapai 78,77 persen.
Angka tersebut melampaui tingkat literasi keuangan nasional sebesar 69,57 persen.
Sementara itu, tingkat inklusi keuangan Bali mencapai 96,24 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 93,53 persen.
Berdasarkan capaian tersebut, Bali menempati peringkat ketiga nasional dalam literasi keuangan dan enam besar nasional dalam inklusi keuangan.
Meski demikian, angka inklusi dan literasi keuangan perlu dibaca secara berbeda. Tingginya akses terhadap layanan keuangan belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa pembiayaan telah menjangkau seluruh pelaku usaha produktif atau meningkatkan pendapatan masyarakat.
Karena itu, efektivitas program perlu dilihat dari ketepatan sasaran pembiayaan, perkembangan usaha penerima manfaat, serta kemampuan masyarakat mengelola risiko keuangan.
Tiga Daerah Terima Penghargaan
Dalam rangkaian Rakorda tersebut, OJK Provinsi Bali juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah TPAKD atas capaian kinerja dan inovasi dalam memperluas akses keuangan.
TPAKD Provinsi Bali menerima penghargaan kategori Program Literasi Keuangan Terbaik.
TPAKD Kota Denpasar memperoleh penghargaan kategori Program Implementasi KEJAR Terbaik, sedangkan TPAKD Kabupaten Badung meraih penghargaan kategori Program Dukungan UMKM Terbaik.
Giri Prasta berharap penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh TPAKD untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat kolaborasi.
Ia menekankan bahwa keberlanjutan program harus menjadi perhatian utama agar akses keuangan mampu mendorong pertumbuhan usaha, memperkuat perekonomian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bali.
Dengan capaian inklusi keuangan yang sudah mencapai 96,24 persen, tantangan berikutnya bukan sekadar memperluas akses, melainkan memastikan masyarakat benar-benar memperoleh manfaat ekonomi dari layanan keuangan yang tersedia.
Writer: Francelino
Editor: Francelino



