41 Dapur MBG di Buleleng Disorot, Keamanan Pangan 104.911 Penerima Jadi Taruhan

Quotation:
“Adapun 14 indikator yang menjadi aspek penilaian meliputi legalitas dokumen, staf SPPG, chef atau tenaga pengolah makanan, sumber air minum, sumber air untuk memasak, rantai dingin (cold chain), kompor, sanitasi dasar, APAR, label kemasan ompreng, jenis dan luasan bangunan SPPG, gudang kering dan gudang basah, video alur produksi, serta CCTV untuk pengawasan dapur,” jelas Rusdianto.
Singaraja, SINARTIMUR.co.id – Sebanyak 41 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Buleleng, Bali, menjadi sasaran inspeksi dan penilaian untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi standar keamanan pangan, kebersihan, dan kelayakan operasional.
Pengawasan tersebut menjadi penting mengingat 41 SPPG di Buleleng saat ini melayani total 104.911 penerima manfaat. Artinya, kelayakan operasional setiap dapur tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan langsung dengan keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Buleleng mulai memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempersiapkan inspeksi tersebut. Koordinasi dilakukan melalui rapat di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Buleleng.
Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD diminta memahami tugas dan kewenangannya agar pemeriksaan terhadap seluruh SPPG dapat berjalan sesuai aspek teknis yang telah ditentukan.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Buleleng, Rusdianto, mengatakan, inspeksi dan penilaian SPPG akan mengacu pada 14 indikator utama.
Indikator tersebut mencakup legalitas dokumen, ketersediaan staf SPPG, chef atau tenaga pengolah makanan, sumber air minum, sumber air untuk memasak, serta penerapan rantai dingin (cold chain).
Selain itu, pemeriksaan juga meliputi ketersediaan kompor, sanitasi dasar, alat pemadam api ringan (APAR), label kemasan ompreng, jenis dan luas bangunan, gudang kering dan gudang basah, video alur produksi, hingga kamera pengawas atau CCTV di area dapur.
“Adapun 14 indikator yang menjadi aspek penilaian meliputi legalitas dokumen, staf SPPG, chef atau tenaga pengolah makanan, sumber air minum, sumber air untuk memasak, rantai dingin (cold chain), kompor, sanitasi dasar, APAR, label kemasan ompreng, jenis dan luasan bangunan SPPG, gudang kering dan gudang basah, video alur produksi, serta CCTV untuk pengawasan dapur,” jelas Rusdianto.
Menurut dia, pemenuhan seluruh indikator tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai instansi karena masing-masing aspek berkaitan dengan kewenangan dan bidang teknis OPD.
Jangan Berhenti pada Pemeriksaan Administrasi
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Ni Luh Putu Withari, S.Tr.Keb., S.KM., M.AP., mengatakan, keberhasilan inspeksi membutuhkan koordinasi dan keterlibatan seluruh perangkat daerah sesuai tugas masing-masing.
Ia menekankan pentingnya komunikasi antarlembaga, termasuk dalam menentukan jadwal dan teknis pemeriksaan agar seluruh pihak dapat mempersiapkan pelaksanaan inspeksi.
“Koordinasi dan sinergi antar-OPD menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan inspeksi ini. Setiap perangkat daerah diharapkan dapat berkontribusi sesuai kewenangannya, sehingga seluruh aspek yang menjadi indikator penilaian dapat diperiksa secara optimal,” ungkap Withari.
Pembahasan teknis pelaksanaan inspeksi juga mencakup penyesuaian jadwal dengan kesiapan masing-masing instansi dan kebutuhan pemeriksaan di lapangan.
Dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai 104.911 orang, pengawasan terhadap 41 SPPG di Buleleng menjadi bagian penting untuk memastikan program MBG tidak hanya berjalan dari sisi distribusi, tetapi juga memenuhi standar keamanan dan kelayakan makanan.
Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap sinergi lintas OPD dapat memperkuat pengawasan sekaligus mendorong seluruh SPPG memenuhi standar operasional yang ditetapkan.
Namun, efektivitas pengawasan nantinya akan ditentukan oleh hasil pemeriksaan di lapangan, konsistensi pemenuhan indikator, serta tindak lanjut terhadap SPPG yang ditemukan belum memenuhi standar.
Sebab, dalam program yang menyangkut konsumsi pangan lebih dari seratus ribu orang, keamanan dan kualitas makanan semestinya menjadi prioritas utama, bukan sekadar kelengkapan administrasi.
Writer: Francelino
Editor: Francelino



