Pastikan Pasokan BBM, Bupati Buleleng Minta Pertamina Prioritaskan Daerahnya
Quotation:
“Sekarang pasokan yang diberikan di bawah 50 persen dari kebutuhan. Ini yang menjadi persoalan. Karena itu, kami memperjuangkan kebutuhan BBM di Kabupaten Buleleng,” ucap Bupati Sutjidra.
Singaraja, SINARTIMUR.co.id – Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra meminta PT Pertamina memprioritaskan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk Kabupaten Buleleng, Bali. Ia juga memastikan pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan mengawal distribusi BBM agar berjalan aman dan tepat sasaran.
Permintaan tersebut disampaikan Sutjidra setelah memimpin rapat koordinasi penanganan antrean dan pemantauan penyaluran BBM bersubsidi di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Sabtu (17/10/2026).
Usai rapat, Sutjidra berkomunikasi dengan Sales Area Manager Pertamina dan Kepala Depo Manggis yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan BBM untuk Buleleng.
“Kami sudah berkomunikasi selama lebih dari dua jam untuk membahas kepastian pasokan BBM bagi Kabupaten Buleleng,” ujar Sutjidra.
Ia mengatakan, pemerintah daerah membutuhkan kepastian dari Pertamina menyusul beredarnya informasi yang simpang siur mengenai pasokan BBM di tengah masyarakat.
Menurut Sutjidra, kepastian jumlah dan alokasi pasokan diperlukan agar pemerintah daerah dapat menentukan langkah pengawasan sekaligus memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat.
“Jika tidak ada kepastian, informasi akan terus simpang siur dan masyarakat akan terus menunggu tanpa kejelasan. Apabila sudah ada kepastian, akan segera kami sampaikan kepada masyarakat,” katanya.
Pasokan BBM di bawah 50 persen kebutuhan
Sutjidra mengatakan, pasokan BBM yang diterima Buleleng saat ini masih jauh dari kebutuhan normal. Dalam kondisi normal, kebutuhan pasokan BBM di daerah tersebut mencapai sekitar 340 kiloliter.
Namun, menurut dia, pasokan yang diberikan saat ini berada di bawah 50 persen dari kebutuhan tersebut.
“Sekarang pasokan yang diberikan di bawah 50 persen dari kebutuhan. Ini yang menjadi persoalan. Karena itu, kami memperjuangkan kebutuhan BBM di Kabupaten Buleleng,” ungkapnya.
Ia meminta Pertamina mengevaluasi alokasi pasokan agar kebutuhan masyarakat di Buleleng dapat terpenuhi, termasuk pemerataan distribusi ke puluhan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang tersebar di wilayah tersebut.
Pemkab dan Forkopimda kawal distribusi
Selain memperjuangkan penambahan pasokan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menggandeng Forkopimda untuk mengawasi distribusi BBM di lapangan.
Dalam beberapa hari terakhir, personel TNI dan Polri telah membantu pengamanan SPBU yang mengalami antrean panjang. Sutjidra juga menyebut Kapolres dan Dandim menyatakan kesiapan untuk turut mengawasi distribusi BBM.
Kapolres Buleleng bahkan telah berkoordinasi dengan petugas penghubung atau liaison officer (LO) dari Polda.
Meski demikian, Sutjidra menegaskan bahwa penambahan pasokan tetap menjadi persoalan utama yang harus diselesaikan sebelum pengawasan distribusi diperkuat.
“Kami akan mengawal distribusi bersama Forkopimda, tetapi yang utama kami perjuangkan pasokannya. Karena percuma ada pengawalan kalau tidak ada pasokan yang dikawal,” jelasnya.
Pemkab Buleleng juga mempercepat pembentukan satuan tugas (satgas) pemantauan dan pengawasan penyaluran BBM. Satgas tersebut akan bertugas memantau ketersediaan pasokan, mengawasi distribusi, serta menelusuri penyebab berkurangnya pasokan ke Buleleng.
Pemerintah daerah meminta struktur organisasi, pembagian tugas, mekanisme koordinasi, dan pola pelaporan satgas segera dituntaskan.
“Satgas inilah yang akan memantau terus perkembangan pasokan dan pendistribusian BBM. Saat ini yang paling kami butuhkan adalah kepastian pasokan BBM untuk Buleleng, termasuk jumlah yang benar-benar dialokasikan,” kata Sutjidra.
Pertashop diminta mendapat tambahan pasokan
Pemkab Buleleng juga mendorong perluasan akses BBM hingga ke desa-desa melalui Pertashop. Menurut Sutjidra, pasokan yang diterima sejumlah Pertashop saat ini masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan kondisi di Kecamatan Tejakula pada Jumat (16/10/2026) malam. Saat itu, satu Pertashop hanya menerima sekitar dua kiloliter BBM dan pasokan tersebut habis dalam waktu dua jam.
“Seperti yang terjadi di Tejakula tadi malam, satu Pertashop hanya mendapat sekitar dua kiloliter dan dalam dua jam sudah habis,” ungkapnya.
Selain meminta penambahan pasokan untuk Pertashop, Pemkab Buleleng mendorong Pertamina mengkaji kemungkinan pelibatan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam distribusi BBM.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU, dengan tetap memperhatikan ketentuan, kewenangan, dan aspek keselamatan.
Sistem ganjil-genap sementara dibebaskan
Terkait antrean di SPBU, Sutjidra mengaku memahami kondisi masyarakat yang harus mengantre sejak malam hari, bahkan menginap di SPBU demi mendapatkan BBM.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemkab Buleleng memutuskan membebaskan sementara penerapan sistem pembelian BBM berdasarkan pelat nomor ganjil-genap pada Sabtu (17/10/2026).
Kebijakan itu diambil karena sosialisasi kepada masyarakat dinilai belum berjalan optimal. Pemkab akan mengevaluasi efektivitas penerapan sistem tersebut setelah sosialisasi dilakukan.
“Untuk hari ini, sistem ganjil-genap kami bebaskan terlebih dahulu karena masyarakat belum tersosialisasi dengan baik,” ujar Sutjidra.
Writer: Francelino
Editor: Francelino
