Bali Diuji Lagi: Bom, Covid-19, Kini BBM — Musibah Berulang Atau Ada Yang Salah Dalam Sistem?

Oleh: Francelino Xavier Ximenes Freitas
-Pemred SINARTIMUR.co.id
-Ketua SMSI Kabupaten Buleleng
-Alumni San Diego State University (SDSU), San Diego, California, USA

BALI OH BALI…. Bali pernah dihantam Bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Dunia pariwisata terguncang, kepercayaan wisatawan merosot, dan masyarakat kehilangan pekerjaan. Januari 2003, kunjungan wisatawan mancanegara tercatat turun 59,64% dibandingkan September 2002. Lalu datang pandemi COVID-19, yang membuat ekonomi Bali terkontraksi hingga 10,98% secara tahunan pada semester I 2020. Kini, Oktober 2026, antrean panjang dan gangguan pasokan BBM kembali menguji daya tahan Pulau Dewata. (Sumber: Kementerian Keuangan dan pemberitaan terkini).

Pertanyaannya: mengapa Bali, yang menjadi salah satu mesin pariwisata Indonesia, harus terus menghadapi guncangan yang melumpuhkan aktivitas masyarakat dan ekonomi?

Data BPS menunjukkan ekonomi Bali tumbuh 5,82% sepanjang 2025, sementara sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menyumbang 22,10% PDRB pada triwulan IV 2025. Angka ini menegaskan betapa strategisnya sektor pariwisata bagi perekonomian Bali. Ketika mobilitas terganggu, dampaknya bukan hanya dirasakan wisatawan, tetapi juga sopir, pedagang, pekerja hotel, petani, nelayan, dan UMKM.

Data empirik di lapangan menunjukkan bahwa hingga hari kelima Jumat 16 Oktober 2026, antrean masih terus mengular di setiap SPBU di Pulau Dewata ini.

Lalu, apakah kelangkaan BBM kali ini merupakan virus politik dan virus ekonomi yang sengaja dimainkan mafia politik Jakarta, bahkan dikendalikan kepentingan global untuk melemahkan Bali?

Kecurigaan ini muncul karena kelangkaan BBM di Bali ini sudah hampir sepekan tetapi tidak ada tanda-tanda penyelesaian dari negara yakni pemerintah dan Pertamina sebagai lembaga otoriter pengelolaan minyak di negeri ini.

Informasi yang tersedia saat ini hanyalah informasi klise yang bernunasa PHP (pemberi harapan palsu) kepada masyaraka. Pemerintah dan Pertamina menyebut gangguan distribusi, keterlambatan kapal pengangkut, kendala teknis, dan lonjakan permintaan sebagai faktor penyebab antrean BBM. Pertanyaan muncuk: kelangkaan ini merupakan operasi terencana untuk menghancurkan Bali? Entahlah, yang pasti masyarakat Bali merasa diperlakukan tidak adil melalui kelangkaan BBM ini.

Namun, ada persoalan yang jauh lebih mendasar: jika stok dikatakan aman, mengapa masyarakat sampai harus mengantre panjang untuk mendapatkannya? Stok di depo tidak berarti BBM tersedia di setiap SPBU. Jika sistem distribusi gagal menjamin pasokan tepat waktu, masyarakat tetap menanggung akibatnya. Pernyataan aman di atas kertas tidak cukup untuk menjawab kesulitan di lapangan.

Karena itu, pemerintah dan Pertamina wajib membuka data stok harian, jadwal kedatangan kapal, volume distribusi ke setiap wilayah, serta penyebab keterlambatan. Jika ditemukan kelalaian, konflik kepentingan, penimbunan, atau kesengajaan menghambat distribusi, harus ada pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang transparan.

Bali tidak boleh menjadi korban ketidakberesan sistem, siapa pun pelakunya. Jika memang hanya masalah teknis, buktikan dengan data. Jika ada kelalaian, akui dan perbaiki. Jika ditemukan permainan yang disengaja, usut sampai ke aktor yang bertanggung jawab.

Jangan sampai setiap krisis hanya menghasilkan antrean rakyat, konferensi pers pejabat, dan janji bahwa keadaan akan segera normal.

Bali bukan sekadar destinasi wisata. Bali adalah ruang hidup jutaan orang dan salah satu penopang ekonomi Indonesia. Menjaga kelancaran BBM di Bali bukan kemurahan hati pemerintah pusat, melainkan tanggung jawab negara.

Bom pernah mengguncang rasa aman. COVID-19 pernah melumpuhkan ekonomi. Kini, krisis BBM menguji keandalan tata kelola. Kendati berharap jangan buru-buru menuduh konspirasi, tetapi jangan pula membiarkan pertanyaan kritis dikubur oleh penjelasan yang tidak disertai bukti.

Sebab, yang paling berbahaya bukan hanya BBM yang terlambat sampai, melainkan hilangnya kepercayaan rakyat kepada sistem yang seharusnya melindungi mereka.

Sampaikan kapan masyarakat Bali dijemur hanya demi dua atau tiga liter BBM. Dimana tanggung jawab Pemerinthan Prabowo-Gibran atas kehidupan masyarakat Bali? Semoga Prabowo-Gibran turun ke Bali untuk mengetahui secara langsung realitas penderitaan masyarakat Bali akibat kelangkaan BBM bukan hanya sibuk mengkounter isu ijazah di Jakarta! ***