Megawati Soroti Abrasi Pantai Kuta, Koster dan Giri Prasta Dorong Penanganan Terpadu

Quotation:
“Ingat, ancaman dari global warming, pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Bertahun-tahun lalu sudah dibahas dan kita sebagai penerus harus mampu mencari solusi terbaik,” ucap Megawati.

Kuta, SINARTIMUR.co.id — Abrasi yang terus menggerus kawasan Pantai Kuta, Kabupaten Badung, Bali, menjadi perhatian serius pemerintah. Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, menekankan pentingnya penanganan abrasi secara terpadu dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, ilmuwan, dan akademisi.

Hal itu disampaikan Megawati saat meninjau kondisi abrasi di Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Badung, Minggu (11/10/2026) siang. Dalam kunjungan tersebut, Megawati didampingi Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta.

Megawati menilai, persoalan abrasi tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan parsial. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan strategi penanganan pesisir yang mempertimbangkan karakteristik geografis serta dinamika lingkungan di setiap wilayah.

“Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” tegas Megawati.

Menurut dia, koordinasi lintas sektor menjadi kunci untuk menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Setiap pihak harus mengesampingkan ego sektoral dan menyatukan keahlian serta sumber daya untuk menghadapi ancaman kerusakan kawasan pesisir.

“Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong,” ujarnya.

Tri Hita Karana Jadi Landasan Pelestarian Pesisir

Selain mendorong penguatan koordinasi, Megawati menilai kearifan lokal Bali perlu menjadi bagian dari pendekatan penanganan abrasi.

Salah satu nilai yang dapat diterapkan adalah filosofi Tri Hita Karana, yang menekankan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan.

Menurut Megawati, pelestarian kawasan pesisir perlu dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan alam. Pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi harus berjalan seiring dengan nilai-nilai lokal yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Bali.

Megawati juga mengingatkan bahwa perubahan iklim, pemanasan global, dan pencairan es di kutub menjadi tantangan serius bagi negara kepulauan, termasuk Indonesia.

Ia mendorong para ilmuwan, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat riset dan inovasi teknologi guna menghasilkan solusi konkret dalam menghadapi ancaman tersebut.

“Ingat, ancaman dari global warming, pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Bertahun-tahun lalu sudah dibahas dan kita sebagai penerus harus mampu mencari solusi terbaik,” katanya.

Abrasi Ancam Pantai Kuta dan Sektor Pariwisata

Abrasi Pantai Kuta menjadi persoalan mendesak karena berdampak pada kondisi fisik pantai, infrastruktur publik, serta aktivitas pariwisata dan perekonomian masyarakat setempat.

Pada 2026, kondisi abrasi dilaporkan semakin mengkhawatirkan akibat cuaca ekstrem dan kuatnya gelombang laut. Kemunduran garis pantai diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun, sehingga kawasan pasir yang dimanfaatkan wisatawan semakin menyempit.

Terjangan gelombang juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas, termasuk jalur pejalan kaki, tembok pembatas, dan area aktivitas pedagang.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Pantai Kuta merupakan salah satu ikon pariwisata Bali yang memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Kerusakan kawasan pesisir tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kenyamanan wisatawan, kegiatan usaha, dan keberlanjutan pariwisata Bali.

Karena itu, penanganan abrasi membutuhkan perencanaan jangka panjang yang mengintegrasikan perlindungan infrastruktur, pemulihan kawasan pantai, serta pengelolaan lingkungan pesisir.

Pemerintah Bangun Pemecah Gelombang

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, mengatakan pemerintah terus mengupayakan penanganan abrasi melalui pembangunan infrastruktur pengaman pantai.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembangunan pemecah gelombang atau breakwater di bagian selatan Pantai Kuta. Pembangunan tersebut dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai bersama pemerintah daerah.

Infrastruktur itu diharapkan mampu meredam energi gelombang laut sehingga mengurangi dampak abrasi terhadap kawasan pesisir.

Triono menegaskan, perlindungan pantai perlu menjadi prioritas karena kawasan pesisir Bali memiliki nilai strategis, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi.

“Pantai di Bali adalah aset strategis, bukan sekadar untuk wisata, tetapi juga menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, sekitar 30 persen dari total garis pantai Bali yang panjangnya lebih dari 1.300 kilometer telah terdampak abrasi.

Dari kondisi tersebut, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menangani sekitar 85 kilometer garis pantai.

Triono berharap kunjungan Megawati bersama jajaran pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat koordinasi serta mendorong percepatan penanganan abrasi di Bali.

“Dari 30 persen dari 1.300 kilometer lebih garis pantai di Bali yang terkena abrasi, kami masih menyisakan PR sepanjang 85 kilometer untuk ditangani. Mudah-mudahan dengan kunjungan Ibu Ketua Dewan Pengarah BRIN dan pihak terkait lainnya bisa segera diselesaikan,” katanya.

Koster dan Giri Prasta Dampingi Peninjauan

Gubernur Bali Wayan Koster dan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta turut mendampingi Megawati dalam peninjauan tersebut sebagai bagian dari perhatian pemerintah terhadap persoalan abrasi di kawasan pesisir Bali.

Penanganan abrasi Pantai Kuta membutuhkan sinergi berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga riset, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan langkah penanganan yang tidak hanya mengurangi dampak abrasi dalam jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Peninjauan itu turut dihadiri Wakil Kepala BRIN Prof. Amarulla Octavian, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta.

Writer: Francelino
Editor:Francelino