Parlementaria: Ketua DPRD Buleleng Bantah Jegal Mega Proyek “Titik 0 ” Kota Singaraja
Quotation:
“Kita tidak menolak atau menjegal. Kita mendukung program Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Kita hanya mengingatkan bahwa anggaran daerah harus benar-benar dapat memberikan asas manfaat yang nyata bagi kebutuhan masyarakat,” tandas Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya.
Singaraja, SINARTIMUR.co.id – Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya membantah dewan menjegal beberapa program duet Bupati/Wabup Nyoman Sutjidra dan Gede Supriatna, antara lain megaproyek “Titik 0” Kota Singaraja.
Ngurah Arya menegaskan bahwa pihaknya mendukung semua program pemerintah namun harus diingatkan dari awal tentang penggunaan anggaran daerah agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.
“Kita tidak menolak atau menjegal. Kita mendukung program Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Kita hanya mengingatkan bahwa anggaran daerah harus benar-benar dapat memberikan asas manfaat yang nyata bagi kebutuhan masyarakat,” tandas Ngurah Arya kepada wartawan usai memimpin rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan prioritas Plafon Anggran sementara (PPAS) tahun anggaran 2026 yang diselenggarakan di Ruang Gabungan Komisi Gedung DPRD Buleleng, Senin (22/9/2025) Siang.
Politisi PDI Perjuangan yang juga sekretarus DPC PDI Perjuangan Buleleng itu kembali menegaskan bahwa DPRD secara umum mendukung langkah Bupati Buleleng dalam menentukan arah pembangunan di Kabupaten Buleleng yang selaras dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, pihaknya juga menekankan pentingnya pengelolaan anggaran agar lebih merata dan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Terkait dengan anggaran yang bersumber dari pinjaman daerah dirinya berharap bagaimana cara pemanfatannya agar betul-betul uang tersebut dapat menghasilkan dimana masyarakat merasa puas dengan pelayanan pada Rumah Sakit yang baru, di satu sisi kita dapat pendapatan dari hal tersebut, dan selebihnya anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan infrastuktur lainnya.
“Kita setuju dengan perencanaan bupati, cuma masalah anggaran perlu dikaji, walaupun kecil namun dapat mewakili suara-suara masyarakat yang dari plosok desa, seperti infrastuktur yang lama tidak terselesaikan, dalam hal ini kita saling mengingatkan lah bukan malah sebaliknya, program yang baik kita dukung demikian juga penggunaan program-program yang masih perlu dipelukan kajian ya kita lakukan kajian dulu,” ujarnya.
Dirinya menambahkan Penggunaan anggaran harus diarahkan pada program-program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung, seperti rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan rumah singgah, penataan saluran drainase, peningkatan dan pembangunan infrastuktur jalan dan terutama untuk mendukung usaha tani di pedesaan, penyediaan sarana penerangan jalan, pengadaan mobil pemadam kebakaran, serta fasilitas public lainnya. Tegasnya.
Terkait dengan fasilitas kesehatan, pihaknya mengatakan hal tersebut sudah terjawab melalui komunikasi dengan pemerintah provinsi, ditahun 2027. Bapak Gubernur akan memfasilitasi fasilitas kesehatan berkelas pariwisata di Buleleng Barat dan kecamatan tejakula. Sehingga anggaranya tidak tumpang tindih, hari ini kita fokuskan penataan kota mengikuti RPJM Bapak Bupati.
Menurutnya pembangunan yang merata akan menciptakan keseimbangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor. Untuk itu, DPRD Buleleng mendorong agar usulan dan masukan dari masyarakat yang disampaikan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan dapat diakomodir dengan baik dalam menyusun perencanaan anggaran daerah.
Dengan komitmen bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah diharapkan penggunaan anggaran ditahun 2026 akan mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat serta dapat memperkuat pondasi pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Writer/Editor: Francelino
